BELUM genap satu pekan deklarasi pasangan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subiatno-Sandiaga Uno, pelbagai komentar sudah mulai bermunculan.

Sudah menjadi rahasia umum apabila masing-masing kubu memiliki pendukung militannya, sehingga seakan-akan masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua kubu dan direpresentasikan dalam dua tokoh yang kini menjadi bakal capres. Militansi para pendukung bakal capres memunculkan narasi komparatif terutama di media sosial (medsos).

Narasi tersebut lambat laun berkembang dan terpolarisasi sehingga kemudian sangat susah dipilah antara informasi yang valid dan informasi yang menyesatkan (hoaks) karena keduanya nyaris tercampur aduk.

Bercampur aduknya hoaks dan informasi yang valid tentu memperumit benang kusut perdebatan mengenai siapa yang terbaik antara petahana dan penantangnya. Publik tentu belum lupa bagaimana kuatnya arus kompetisi di antara keduanya pada ajang pemilihan presiden (pilpres) 2014 lalu.

Publik Seperti belum sempat menghela nafas untuk menarik diri dari segala perdebatan menjelang dan pasca pilpres 2014 lalu, kini kedua tokoh tersebut kembali bersaing. Dengan banyaknya tragedi politik yang terjadi pasca pilpres 2014, tentu akan semakin memperkaya narasi komparatif pada pilpres 2019 mendatang.

Perdebatan Kontraproduktif

Pilpres memang baru akan diselenggarakan sekitar satu tahun lagi, tetapi panasnya tensi politik sudah mulai terasa. Alotnya perdebatan di kedua kubu sudah menjadi sajian sehari-hari yang menghiasi media massa dan media sosial. Padahal, program kerja serta visi dan misi pun bahkan belum diumumkan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar publik cenderung mengabaikan program kerja, dan cenderung memilih karena ketokohannya.

Preferensi capres ideal yang berbasis pada ketokohan dan bukan berbasis pada kinerja tersebut sangat berpotensi dimanfaatkan oleh oknum politisi untuk memuluskan jalan mereka dalam berkuasa.

Bagaimana tidak, publik hanya perlu disodori sosok yang mentereng tanpa menghiraukan bagaimana kompetensi, rekam jejak, dan kecakapan tokoh tersebut dalam mengelola negara. Metoda politik yang sangat pragmatis tersebut harus dihindari, pasalnya Indonesia terlalu besar untuk dipermainkan oleh segelintir orang yang haus akan kekuasaan tersebut.

Pragmatisme tersebut yang kemudian sering menghadirkan sosok yang memancing perdebatan publik. Publik kemudian melupakan tujuan dari pilpres yang sebenarnya, yaitu untuk mencari sosok terbaik yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan negara.

Namun, kini publik justru terjebak dalam perdebatan untuk mengunggulkan sosok yang mereka dukung dan menjatuhkan rivalnya guna memuaskan egonya masing-masing. Sehingga tidak mengherankan jika pelbagai hal menjadi bahan politisasi, termasuk agama sekalipun. Jika hal tersebut terus berlanjut, maka yang akan tersisa hanyalah perdebatan kontraproduktif dan justru berujung pada perpecahan di akar rumput.

Perlu Keteladanan

Konflik kepentingan yang terjadi di dalam elite parpol sangat dinamis. Artinya, di dalam politik tidak ada yang musuh dan teman abadi, melainkan hanya kepentinganlah yang abadi. Namun, satu hal yang mengkhawatirkan adalah jika terjadi friksi antarpendukung di akar rumput yang proses rekonsiliasinya relatif lebih lama.

Oleh karena itu demi menjaga keutuhan persatuan yang sudah sekian lama terjalin, partai politik (parpol) hendaknya memberikan keteladanan berpolitik dengan santun.

Selain itu, parpol juga sudah mulai harus mereformasi pola pemilihan tokoh yang akan diajukan menjadi pemimpin, baik di skala daerah maupun nasional. Kaderisasi berbasis kompetensi dan integritas sangat mungkin dilakukan oleh parpol untuk menjaring tokoh terbaik, meskipun memang tidak mudah dan tidak sebentar.

Efek jangka panjangnya adalah terjaringnya tokoh yang kompeten dan berintegritas, meskipun tokoh tersebut tidak mendapatkan endorsement dari elite parpol. Dengan demikian masyarakat akan diberikan pilihan lebih banyak mengenai sosok yang pantas memimpin negara.

Untuk mengurai benang kusut perdebatan mengenai sosok ideal yang menjadi presiden memang tidak bisa dilakukan seketika. Hal tersebut memerlukan partisipasi aktif dari publik untuk menggali program kerja serta visi dan misi pasangan capres pilihannya, bukan hanya sekadar mengolok-olok capres lainnya dengan menebarkan hoaks dan ujaran kebencian di pelbagai media.

Lebih jauh daripada itu parpol juga harus melakukan penjaringan capres lebih ketat, yaitu tidak hanya mengandalkan ketokohan dan elektabilitasnya saja guna mendongkrak suara, tetapi juga harus menimbang kompetensi dan rekam jejaknya. Dengan demikian perdebatan yang melelahkan selama ini tidak akan pernah terjadi lagi. (ila)

*Dosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Alumnus Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta