Perangkat Desa Tidak Tertib Bayar PBB

BANTUL – Kesadaran perangkat desa membayar pajak ternyata masih rendah. Itu terlihat dari besarnya tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Merujuk data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul, tunggakan PBB tanah pelungguh mencapai sekitar Rp 750-an juta per tahun.

Parahnya lagi, tunggakan ini telah berjalan mulai 2014 alias lima tahun terakhir. Bahkan, tunggakan PBB pelungguh tanah tahun ini mencapai Rp 1 miliar. Jika ditotal tunggakan tanah pelungguh selama empat tahun terakhir mencapai Rp 4 miliar.

Kepala BKAD Bantul Sri Ediastuti tidak mengetahui penyebab banyaknya perangkat desa yang belum menunaikan salah satu kewajibannya. Yang pasti, BKAD rutin menyampaikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB kepada seluruh perangkat desa se-Bantul.

“Karena tercatat kami tagih terus,” jelas Edi, sapaannya usai Optimalisasi Pajak Daerah dan Launching Aplikasi Pajak (LAPak) Bantul di lantai tiga gedung induk, Senin (27/8).

Bekas kepala Dinas Perizinan ini tak begitu hafal dengan seluruh lokasi tanah pelungguh yang menunggak PBB. Begitu pula dengan pemdes mana saja yang mbalela. Kendati begitu, Edi menengarai tunggakan akibat ulah pemegang tanah pelungguh.

“Tanggung jawab yang megang tanah pelungguh itu,” ucapnya.
Dari penelusuran Radar Jogja, mayoritas tanah pelungguh di Kabupaten Bantul menunggak. Dari 75 desa, hanya sembilan desa yang terbebas dari tunggakan. Di antaranya, Panjangrejo, Trimurti, dan Poncosari.

Lalu, desa mana yang memiliki tunggakan pelungguh paling besar? Merujuk data itu, seluruh desa di Kecamatan Sewon nangkring di peringkat atas. Timbulharjo, misalnya, mencapai Rp 443.243.149.

Ketika disinggung mengenai upaya BKAD menarik tunggakan, Edi menegaskan bahwa instansinya tetap memberlakukan tanah pelungguh seperti lainnya. BKAD bakal terus menagihnya. Tunggakan PBB tanah pelungguh juga bakal dikenai denda.

“Yang lewat jatuh tempo pasti ada dendanya,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Bupati Bantul Suharsono mengungkapkan hal senada. Dia menyoroti banyaknya tunggakan PBB tanah pelungguh. Seharusnya perangkat desa selaku pemegang pelungguh memberikan teladan. Bukan sebaliknya. Toh, sebagian perangkat ada yang diberikan tugas menyerahkan SPPT PBB kepada warganya.

”Mereka (perangkat, Red) adalah panutan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, pensiunan perwira menengah Polri ini juga menyoroti rendahnya realisasi PBB. Baik di tingkat kecamatan, desa, hingga pedukuhan. Di tingkat kecamatan, misalnya, baru ada tiga kecamatan yang realisasinya di atas 75 persen. Yaitu, Dlingo, Sanden, dan Srandakan. Padahal, jumlah kecamatan di Kabupaten Bantul sebanyak 17. Sedangkan di tingkat bawahnya ada tujuh desa yang realisasinya memuaskan. Yakni, Mangunan, Terong, Jatimulyo, Tirtohargo, Muntuk, Dlingo, dan Gadingsari.

”Di tingkat pedukuhan, ada 42 pedukuhan yang sudah seratus persen. Padahal, jumlah pedukuhan ada 933. Nah, yang realisasinya di bawah 30 persen ada 67 pedukuhan,” bebernya.
Lurah Timbulharjo Kandar ketika dikonfirmasi melalui smabungan telepon enggan berkomentar. (ega/zam/mg1)