Dinilai Mengganggu Usaha Penangkaran

MUNGKID – Situasi tidak nyaman dirasakan masyarakat pecinta burung di Kabupaten Magelang. Terutama setelah keluarnya Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Aturan itu dinilai akan mengganggu usaha penangkaran burung yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun.

“Selama ini kami mandiri, pemerintah hampir tidak pernah memperhatikan. Namun tiba-tiba pemerintah hadir melalui permen ini, dan seolah-olah justru kesannya kami dihalang-halangi. Kami hanya minta permen ini ditunda dan diperbaiki dengan melibatkan perwakilan kami,” kata Asep DM, perwakilan masyarakat pecinta burung Magelang kemarin.

Asep dan kawan-kawannya melakukan audensi di DPRD Kabupaten Magelang yang diterima ketuanya Saryan Adiyanto. Mereka dipertemukan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Magelang, dan Dinas Peternakan dan Perikanan Pemkab Magelang. Menurut Saryan, Permen LHK sudah meresahkan dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat perburungan Magelang.

“Apa pun dampak permen ini, akan dirasakan masyarakat perburungan Magelang, baik secara ekonomi maupun sosial. Karena itu, kami berharap ada win win solution. Misalkan sebelum permen ini dilaksanakan secara menyeluruh, jangan ada penindakan dan penangkapan, kecuali hasil tangkapan dari alam,” tegasnya.

Dijelaskan Kepala BKSDA Jateng Suherman, pihaknya tidak berwenang mencabut Permen LHK Nomor 20/2018. Namun pihaknya siap menyampaikan aspirasi masyarakat perburungan Magelang ke pimpinannya di Jakarta.

“Kami hanya unit, tidak berwenang mencabut sebuah aturan. Namun kami siap menyampaikan aspirasi masyarakat ke pimpinan kami. Yang jelas, permen ini tidak berlaku surut. Jadi tidak benar yang sedang memelihara atau memangkarkan burung seperti murai batu, pleci, cucak rowo dan lain-lain akan dipidanakan. Kalau ada berita seperti itu, itu hoax,” jelasnya.

Diingatkan Suherman, bagi masyarakat yang telah memelihara atau menangkarkan burung jenis murai batu, cucak rowo jalak suren dan lainnya, jenis itu statusnya tidak dilindungi. Hanya saja, mereka diminta melaporkan ke BKSDA untuk didata dan ditandai.

“Permen ini digunakan untuk jenis hewan dan tumbuhan yang ada di alam. Tujuannya untuk melindungi agar tidak punah. Kalau yang sudah terlanjur ditangkarkan, itu sudah tidak asli dan tidak masuk dilindungi,” ujarnya. (dem/laz/mg1)