Protes Taksi Online karena Rugikan Angkutan Umum

PURWOERJO – Pengemudi angkutan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Angkutan Umum memenuhi ucapannya untuk melakukan aksi mogok bersama, Senin (27/8). Pagi hari pasca mengantarkan anak sekolah, sopir angkutan memarkir kendaraannya di seputaran Alun-Alun Purworejo.

Beragam poster mengiringi aksi itu, di mana mereka menuntut penegakan aturan oleh pemkab terkait merebaknya angkutan online. Dalam aksi itu mereka juga melakukan orasi secara bergantian.

Ketua FKAP Purworejo Suparjo mengungkapkan, kemunculan angkutan berbasis online sangat merugikan pengemudi angkutan umum. Kemunculan angkutan jejaring itu dinilainya tidak memenuhi rasa keadilan.

“Mereka tidak memenuhi ketentuan seperti yang diatur untuk angkutan umum. Sedangkan angkutan umum telah mengikuti ketentuan yang ada. Kami memiliki izin trayek, melakukan uji kir, bayar retribusi, dan miliki SIM Umum,” elas Suparjo.

Dikatakan, FKAP Purworejo secara tegas menolak angkutan berbasis online. Pihaknya berpegang pada aturan Permenhub 108 Tahun 2017. Berencana bertatap muka langsung dengan Bupati Agus Bastian, para pengemudi harus kecewa karena yang bersangkutan sedang di luar Kota.

Perwakilan FKAP yang didampingi Ketua Organda Purworejo Achmad Toha selanjutnya diterima dan berdialog dengan Asisten II Setda Purworejo Boedi Hardjono, didampingi Kabid Angkutan dan Terminal Dinas Perhubungan Deasy Ari Wulandari, di ruang Bagelen.

Perwakilan FKAP Tomy Pratomo mengungkapkan, saat ini udah ada surat edaran (SE) yang ditandatangani Bupati Agus Bastian tertanggal 16 April 2018. Dalam aturan itu disebutkan angkutan online harus mengacu Permenhub 108/2017 (tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek).

“Di sini kami menanyakan kenapa sampai saat ini tidak ada tindakan tegas. Waktu itu sudah ada kesepakatan akan ditertibkan bersama Satpol PP dan Satlantas. Tapi sekarang ojek online semakin menjamur dan taksi plat hitam berbasis online juga banyak,” papar Tomy.

Dia berharap pemkab bisa memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi warga, khususnya para pengemudi angkutan umum. Mereka pun mengancam jika tidak ada kepastian dari pemkab, mereka akan melanjutkan aksi mogoknya.
Menjawab keluhan pengemudi, Kabid Angkutan dan Terminal Dishub Deasy Ari Wulandari mengungkapkan, Permenhub 108/2017 merupakan kewenangan pemerintah pusat. Permenhub itu masih dalam proses penyempurnaan karena masih ada beberapa pasal yang digugat di MA.

Tentang SE Bupati, pihaknya sudah menyampaikan kepada angkutan online. Secara khusus pada 15 Agustus lalu perwakilan angkutan online sudah dikumpulkan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya. “Memang sampai saat ini belum ada yang mengajukan izin ke kami,” kata Deasy.

Sementara itu di lapangan, adanya aksi mogok angkutan umum itu sedikit menganggu aktivitas kepulangan anak sekolah dan masyarakat. Hanya saja, hambatan bisa teratasi dengan turunnya armada dari berbagai unsur yang telah siap mengantisipasi.

Akhir pekan lalu, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Purworejo Akhmad Kasinu telah mengedarkan surat pemberitahuan adanya aksi mogok itu. Orang tua diminta menyiapkan diri untuk bisa mengantar dan menjemput anak saat kepulangan. (udi/laz/mg1)