SAAT warga WTT terus mempertanyakan dana tali asih pakualaman, paguyuban warga terdampak bandara pantai selatan (Patra Pansel) menuding adanya praktik pungutan liar (pungli) kepada warga penerima dana ganti rugi lahan terdampak New Yogyakarta International Airport (NYIA). Patra Pansel menduga, pungli dilakukan perangkat desa di Glagah, Temon. Kemarin mereka melakukan unjuk rasa guna mendesak polisi dan kejaksaan setempat segera mengusut praktik dugaan pungli tersebut.

Modus pungli dilakukan setelah warga terdampak bandara menerima penuh dana kompensasi ganti rugi. Lalu ada pihak tertentu yang minta jatah sebagai uang bolpoin atau tinta. “Tak hanya pungli, ada juga (perangkat desa, Red) yang menerima gratifikasi,” beber koordinator aksi Wisnus Karsosentono di Simpang Empat Glagah.

Jika dugaan pungli itu benar adanya, Wisnus memperkirakan nilainya mencapai miliaran rupiah. Sehingga sangat merugikan warga terdampak proyek bandara. “Jumlah warga korban pungli pamong desa sangat banyak. Mungkin semuanya dimintai uang bolpoin. Kisarannya Rp 3 juta – Rp 100 juta per orang,” bebernya.
Menurut Wisnus, sejauh ini korban pungli tidak berani melapor. Itu lantaran mereka takut ikut terjerat kasus korupsi. Sepengetahuannya, praktik pungli di-setting sedemikian rupa, sehingga antara pemberi dan penerima sama-sama bisa terjerat kasus korupsi. Jika perkara itu sampai terbongkar dan diusut aparat. “Warga yang sudah menjadi korban pungli memilih dia,m tapi mereka mengadu ke kami (Patra Pansel),” ujarnya.

Peserta aksi, Sigit Waluyo, 40, warga Glagah, membenarkan hal itu. Dia lantas mencontohkan kronologi saat mengikuti sosialisasi pencairan dana ganti rugi bandara di balai desa setempat. Ketika itu Sigit mendapat informasi bakal menerima dana ganti rugi Rp 319 juta. “Angka ini tertulis di tembok. Tapi pembayarannya ditunda. Dan saat pembayaran malah kurang Rp 10 juta,” sesalnya.

Sigit mengaku hanya menerima dana Rp 309 juta. Tapi angka yang tercatat di buku tabungan atau bukti transfer Rp 319 juta.
Selain mendesak aparat mengusut dugaan kasus pungli, para pengunjuk rasa memanfaatkan momentum itu untuk kembali menagih janji pencairan dana tali asih Rp 25 miliar oleh pakualaman. Mereka juga menuntut pelaksana proyek NYIA bertindak transparan dalam pelaksanaan pekerjaan. Terutama terkait pemberdayaan tenaga kerja lokal. “Sampai saat ini janji pekerjaan bagi warga terdampak bandara ternyata tidak ada yang direalisasikan,” ungkap Ketua Patra Pansel Feri Teguh Wahyudi.

Feri menyesalkan adanya syarat bagi calon pekerja proyek bandara yang dinilainya tak masuk akal. Warga yang selama ini berprofesi sebagai petani selalu ditanya pengalaman kerja saat melamar di proyek bandara. “Ya pasti mereka tak punya, lha wong selama ini bertani,” katanya. (tom/yog/mg1)