JOGJA – Upaya Pemkot Jogja untuk membayar ganti rugi ke PT Perwita Karya terkait Terminal Giwangan tidak mulus. Jumlahnya sebesar Rp56 miliar yang akan diambilkan dari APBD Kota Jogja 2018. Tapi kalangan legislatif belum satu suara menyetujuinya.

Bahkan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Jogja mewacanakan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk Terminal Giwangan. “Informasinya Bapemperda sudah mengusulkan pembentukan Pansus Giwangangate,” ujar anggota DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto, Minggu (26/8).

Fokki mengatakan penolakannya karena langkah Wali Kota Jogja pada 2009 lalu, yang memutus kontrak kerjasama dengan Perwita Karya dilakukan sepihak.Tanpa persetujuan DPRD. “Kok sekarang ganti rugi dimintakan dari APBD yang butuh persetujuan DPRD,” kecamnya.

Dari mana Pemkot Jogja harus membayar ganti rugi? Fokki mengatakan itu urusan eksekutif. Tapi politikus PDIP itu tegas menolak diambilkan dari APBD Kota Jogja. “Ahok (mantan Gubernur DKI) saja bisa bangun simpang Semanggi tanpa APBD,” katanya.

Fokki juga meminta Pemkot Jogja untuk menjelaskan duduk persoalan hingga akhirnya muncul persoalan hukum dengan Perwita Karya. Terlebih, lanjut Fokki, hingga saat ini sertifikat Terminal Giwangan masih digadaikan ke BNI oleh Perwita Karya. Fokki menolak jika ganti rugi itu juga untuk menebus serta membayar bunga ke bank. Perwita Karya dinilainya tidak bonafide. “Kemarin sudah ada konsultasi, tapi Wali Kota hanya membuka terus pergi. Kami minta penjelasan detil,” tegasnya.

Selain pembayaran ganti rugi yang tidak jelas, nasib Terminal Giwangan juga tidak terurus. Saat Radar Jogja kesana kemarin, terlihat elevator yang tak berfungsi, lantai keramik yang pecah. Juga asbes yang bolong, koridor dan ruko yang digunakan sebagai tempat sampah, bau pesing.Bahkan hewan seperti tikus dan kecoa berkeliaran di lorong yang gelap di siang hari tanpa diberi penerangan. Terkait itu Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Giwangan Bekti Zunanta belum bisa dikonfirmasi. Telepon dan SMS yang dilayangkan tidak dibalas.

Seperti diketahui ada 2009 Pemkot Jogja mengambil alih pengelolaan terminal secara sepihak karena menganggap Perwita Karya tak bisa menuntaskan pembangunan mal. Perwita Karya akhirnya menyerahkan aset ke pemkot pada 10 Maret 2009. Kontraktor properti itu melibatkan tim appraisal independen untuk menghitung jumlah total aset.

Hasilnya, nilai investasi aset yang telah dikeluarkan sebesar Rp 41,5 miliar. Plus investasi lain senilai lebih dari Rp 9 miliar untuk keperluan pemasangan telepon, pematangan tanah, dan piutang usaha yang juga diklaim sebagai aset Perwita Karya. Namun, pemkot hanya mau membayar Rp 41,5 miliar, di luar tiga temuan tim appraisal. (cr5/pra/mg1)