GUNUNGKIDUL – Pemkab Gunungkidul melalui Pemerintah Kecamatan Tanjungsari akhirnya menggelar sosialisasi rencana penataan kawasan pantai selatan akhir pekan lalu. Hanya, sosialisasi tersebut belum memuaskan para pelaku wisata. Mereka bahkan ragu meneken surat pernyataan yang diajukan Pemkab Bantul terkait rencana penataan pantai.

Keraguan itu muncul lantaran belum ada kejelasan tentang relokasi lapak pedagang yang saat ini berdiri di kawasan sempadan pantai. “Para pelaku wisata tentu siap pindah, tapi kami butuh kepastian dulu. Tempat baru itu seperti apa,” ujar Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Drini Marjoko, Sabtu (26/8).

Adapun surat pernyataan tersebut berisi kerelaan untuk tidak minta ganti rugi jika sewaktu-waktu Pemkab Gunungkidul membongkar gazebo yang telah mereka bangun ulang setelah diterjang gelombang tinggi beberapa waktu lalu.

Meneken surat pernyataan tersebut, berarti ada konsekuensi yang wajib dijalankan anggota pokdarwis. Selain harus siap dan bersedia direlokasi, mereka mesti legawa tak mendapat uang ganti rugi atas biaya yang telah mereka keluarkan untuk membangun gazebo baru dan talud penahan ombak sepanjang 700 meter. Sebagaimana diketahui, para pengelola wisata pantai telah membangun puluhan, bahkan ratusan gazebo demi menarik wisatawan.

KANGGO NGEYUP: Deretan gazebo di Pantai drini, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul dipenuhi wisatawan, Sabtu (26/8). (GUNAWAN/RADAR JOGJA)

Pembuatan gazebo dilakukan swadaya. Mereka melakukan hal tersebut lantaran tak mau menunggu terlalu lama tanpa kejelasan rencana penataan kawasan pantai. Hal serupa juga dilakukan Pokdarwis Pantai Sepanjang. Tak kurang 140 gazebo baru didirikan di pantai ini (Radar Jogja, 20/8). Untuk membangun gazebo dan penahan ombak, tiap pedagang iuran minimal Rp 6 juta.

Marjoko tak menampik adanya materi rencana pemindahan gazebo pesisir pantai dalam sosialisasi Jumat (24/8) itu. Soal pembangunan gazebo baru, Marjoko berdalih telah memperhitungkan segala risikonya. Termasuk ancaman gelombang pasang yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Seperti Pokdarwis Pantai Sepanjang, Marjoko pun mengerahkan anggotanya untuk membuat tanggul pemecah ombak secara swadaya.

Camat Tanjungsari Rakhmadian mengklaim tak ada penolakan masyarakat pesisir selatan terkait rencana penataan kawasan pantai. Dalam kesempatan itu anggota pokdarwis juga disodori surat pernyataan kesanggupan berhenti beraktivitas di pesisir selama proyek penataan kawasan pantai berlangsung. “Surat memang belum ditandatangani. Kami masih menyiapkan lahan relokasi,” ujarnya.

Menurut Rakhmadian, lahan relokasi yang telah disurvei berstatus Sultanaat Grond (SG). Pemkab Gunungkidul tak hanya menyediakan lahan baru. Pembangunan lapak baru bagi pengelola wisata pun akan ditanggung pemkab lewat APBD Perubahan 2018. Radar Jogja mendapatkan informasi bahwa Pemkab Gunungkidul mengalokasikan dana hingga Rp 200 juta untuk membangun 27 lapak baru di Pantai Drini. Pemkab Gunungkidul menargetkan akhir tahun ini para pedagang Pantai Drini bisa dijauhkan dari ruang sempadan. Nasib pedagang di Pantai Sepanjang lebih tak beruntung. Rakhmadian mengaku kesulitan mencari lahan relokasi. “Di sana (Pantai Sepanjang) kan berderet,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul Asti Wijayanti mengatakan, penataan kawasan pantai sudah teragendakan tahun ini. Kendati demikian, ekseskusi di lapangan tetap mempertimbangkan banyak aspek. Asti memastikan tak akan ada penggusuran pedagang dalam konsep penataan kawasan pantai. Ibu (bupati, Red) tidak tega jika ada penggusuran. Nanti diawali dengan surat pernyataan dari pokdarwis,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul Hari Sukmono menyatakan belum ada rencana anggaran pembebasan lahan di Pantai Drini. Detail Engineering Design (DED) penataan kawasan pesisir yang termuat dalam APBD Perubahan 2018 justru untuk Pantai Baron. Kendati demikian, Hari membenarkan adanya alokasi anggaran Rp 200 juta untuk membangun lapak pedagang di Pantai Drini. (gun/yog/mg1)