PURWOREJO – Sedikitnya 450 anggota Batalyon Mekanis Raiders 412/BES akan melakukan pengamanan perbatasan (pamtas) Republik Indonesia-Papua Nugini di Papua Barat. Rencananya mereka akan ditempatkan di Bovel Digoel Merauke hingga 9 bulan ke depan.

Pelepasan anggota dilakukan Bupati Agus Bastian di Alun-Alun Purworejo, akhir pekan lalu. Wadan Yonif Mekanis Raider 412/BES, Mayor Inf Yudieka Pratama mengatakan, anggota akan diberangkatkan dengan menggunakan Kapal Laut Banda Aceh dalam waktu dekat.

Sebelum diberangkatkan, seluruh anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) ini sudah dibekali serangkaian pelatihan untuk mendukung tugas mereka. Di antaranya masalah keimigrigasian, bea cukai, dan pendidikan.

“Pelatihan melibatkan instansi terkait dengan harapan mereka saat di lapangan sudah terlatih dan paham akan masalah imigrasi, pendidikan maupun bea cukai,” jelas Yudieka di sela upacara pelepasan.

Dikatakan, pendidikan memang menjadi salah satu fokus kegiatan. Ini cukup beralasan karena di lokasi masih kekurangan guru pengajar. Beberapa hal yang didalami utamanya masalah calistung atau baca tulis dan berhitung.

“Di sana masih banyak sekolah yang gurunya belum terpenuhi. Semoga kehadiran kami akan membantu upaya peningkatan pendidikan anak-anak,” tambahnya.

Selain itu, Satgas Pamtas RI-PNG akan melakukan tugas pembinaan teritorial terhadap warga masyarakat sekitar pos, dalam rangka membantu untuk meningkatkan kesejahteraan warga setempat.

Bupati Agus Bastian sendiri mengungkapkan, keamanan wilayah menjadi isu strategis di mana penanganan perbatasan negara pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah Nusantara. Ini sebagai satu-kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

“Faktor yang berpengaruh dalam penataan sistem keamanan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, antara lain, karena letak geografi Indonesia yang sangat strategis, yang berada di jalur perdagangan internasional,” katanya.

Untuk dapat menciptakan keamanan di wilayah perbatasan kedaulatan Republik Indonesia, lanjutnya, diperlukan suatu keterpaduan antar institusi terkait, termasuk jajaran TNI,” kata bupati. Dia meminta seluruh prajurit yang bertugas bisa melakukannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. (udi/laz/mg1)