JOGJA – Niatnya baik untuk membantu, tapi ternyata banyak relawan dan masyarakat yang melakukan pelanggaran. Yaitu menggunakan jalur frekuensi radio tanpa izin.

Data yang dimiliki Balai Monitor (Balmon) Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jogjakarta hingga pertengahan 2018, ada 247 pengguna frekuensi ilegal. Menurut Kepala Seksi Pemantauan dan Penertiban Balmon Jogjakarta Sugiran jumlah tersebut sudah jauh menurun dibanding setelah erupsi Merapi 2010 lalu.

“Saat itu ada ribuan radio komunitas, mayoritas tanpa izin,” kata Sugiran, Jumat (24/8). Saat itu, jelas dia, relawan dan masyarakat banyak yang ingin tahu kondisi Gunung Merapi. “Tapi karena hanya ada satu frekuensi jadi berebut, sehingga tidak bisa dipakai,” tambahnya.

Sugiran mengaku saat itu mengalami dilema. Karena relawan dan masyarakat ingin tahu kondisi Merapi. Tapi di sisi lain padatnya frekuensi pernah membuat relawan terjebak. Balmon Jogjakarta akhirnya memilih pendekatan ke masyarakat dan relawan.

“Hasilnya komunitas seperti Code X dan Pareanom mengurus izin,” katanya.
Pada 2016 hingga 2017 Balmon Jogjakarta juga mencatat pelanggaran pemanfaatan frekuensi radio Lembaga Penyiaran Komunitas. Frekuensi itu dipakai secara ilegal untuk memancarkan radio.

“Ada empat kasus, satu sudah diputus pengadilan. Ada yang diputus enam bulan penjara dan denda Rp10 juta,” katanya.

Selain padatnya jalur komunikasi, banyaknya penggunaan frekuensi secara ilegal jua berdampak pada pendapatan negara. Itu karena ada biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi yang masuk dalam pendapatan negara bukan pajak (PNBP) bagi setiap pengguna frekuensi.

Menurut Kasubdit Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Subagya, PNBP dari BHP bisa sampai Rp13 triliun. Itu diatur dalam UU nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. “DIJ ini termasuk banyak yang ditertibkan. Data kami di 2014 di DIJ ada 407 pelanggar dan setiap tahun terus menurun,” katanya. (pra/mg1)