KULONPROGO – Polemik kehalalan vaksin measles rubella (MR) tidak begitu berpengaruh terhadap pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di kabupaten/kota di DIJ. Sebab, pemberian vaksin yang berfungsi untuk melindungi anak dari campak dan rubella di sebagian besar kabupaten/kota di DIJ telah selesai tahun lalu.

”Setahu saya di Jogjakarta sudah semua. Tahun kedua (2018, Red) sasarannya luar Jawa,” jelas Kepala Bidang Pencegahan dan Perlindungan Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulonprogo Baning Rahayujati saat dihubungi, Sabtu (26/8).

Polemik kehalalan vaksin yang diproduksi Serum Institute of India ini menyusul fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saat itu MUI mengeluarkan fatwa bahwa vaksin MR dinyatakan haram lantaran mengandung babi. Kendati begitu, MUI juga menggarisbawahi bahwa MR tetap diperbolehkan untuk vaksin.

Pertimbangannya, kondisi keterpaksaan lantaran belum ditemukan vaksin yang halal dan suci. Kebolehan ini tertuang dalam Surat Keputusan Fatwa MUI No. 33/2018 tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari SII untuk Imunisasi.

Baning menegaskan bahwa vaksin MR sangat dibutuhkan. Terutama bagi anak yang belum memiliki sistem kekebalan tubuh. Sebab, infeksi virus rubella terhadap anak bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Bahkan, bisa berpotensi pada kematian. Begitu pula terhadap ibu hamil. Risikonya, bisa mengakibatkan congenital rubella syndrome alias cacat lahir pada anak. Saking pentingnya itu pula, berbagai negara di Timor Tengah pun menggunakan vaksin serupa.

”Terlepas dari fatwa MUI, dalam dunia medis mencegah lebih baik daripada mengobati,” tegasnya.

Lalu, bagaimana dengan gejala rubella? Ada beberapa. Di antaranya, demam, ruam, batuk dan pilek, nafsu makan turun, pembengkakan kelenjar limfa pada telinga dan leher, serta nyeri pada sendi. Bahkan, rubella juga menyasar organ vital.

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Bantul Abednego Dani Nugroho mengungkapkan hal senada. Menurutnya, seluruh vaksin yang digunakan pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat. Tak terkecuali vaksin MR. Namun, hanya MR satu-satunya vaksin yang diimpor. Lainnya diproduksi PT Bio Farma.

”Bio Farma belum bisa memproduksi vaksin MR sendiri,” katanya.
Ketika disinggung mengenai fatwa MUI, Abed, sapaannya menyebut tidak sedikit warga yang lantas mempertanyakan kehalalan MR ke puskesmas. Kendati begitu, Abed menekankan, penjelasan yang disampaikan puskesmas sesuai dengan fakta: bahwa MR boleh digunakan untuk imunisasi.

”Dalam vaksinnya sudah tidak ada kandungan babinya lagi,” paparnya.
Terkait vaksin MR di Bantul, Abed mengungkapkan bahwa telah diberikan pada 2017. Saat itu dinkes menargetkan 204.653 anak. Mulai usia 9 bulan hingga 15 tahun. Realisasinya mencapai 98,25 persen alias 201.075 anak. Capaian ini melebihi target universal child immunization (UCI) yang ditetapkan World Health Organization. Dengan begitu, wilayah Bumi Projotamansari aman dari penularan MR. Lantaran telah memenuhi standar herd immunity.

Keterangan serupa disampaikan Kepala Dinkes Sleman Joko Hastaryo. Dia mengakui bahwa ada pemberian vaksin tahun ini. Sesuai dengan pemerintah pusat. Hanya, vaksin yang diberikan di antaranya adalah campak. Bukan MR. Dari itu, pelaksanaan BIAS di Sleman tak menghadapi kendala.

”Yang kontroversial kan vaksin MR,” katanya.
Kendati begitu, Plt direktur RSUD Sleman ini melanjutkan, bukan berarti tidak ada pemberian vaksin MR di Bumi Sembada. Program ini tetap berjalan. Sesuai dengan program nasional. Sasarannya adalah bayi berumur 9 sembilan.

Berbeda dengan sejumlah kabupaten tetangga, Kabupaten Gunungkidul tahun ini masih berkutat dengan imunisasi MR. Jadi, polemik fatwa MUI sempat membuat jajaran pemkab kelabakan. Dinkes dengan mengajak pemuka agama, tokoh masyarakat, dan sekolah langsung menggelar rapat dadakan begitu mendengar fatwa MUI. Apalagi, sosialisasi mengenai pentingnya MR selama ini minim. Bahkan, pemahaman sebagian masyarakat terhadap MR masih ada yang keliru.

”Hasilnya, semua sepakat imunisasi MR jalan terus,” jelas Sekretaris Dinkes Gunungkidul Priyanta Madya Satmaka saat dihubungi, Sabtu (26/8).
Priyanta menyebut sasaran imunisasi MR cukup banyak. Mencapai 7.736 anak. Meliputi 3.656 anak laki-laki dan 3.612 perempuan. Kendati begitu, sasaran MR masih kalah jauh dibanding campak. Di mana target imunisasi campak pada BIAS 2018 menyentuh angka 61.611 siswa.

”Selain campak, BIAS juga memberikan vaksin HPV (human papilloma virus). Sasarannya 4.717 siswa. Pelaksanaannya sebulan setelah campak,” ungkapnya.
Menurutnya, seluruh vaksin berasal dari pemerintah pusat. Pemkab hanya mengalokasikan anggaran operasional imunisasi. Nilainya Rp 400 juta.

”Sehingga gratis. Masyarakat tidak perlu membayar,” tandasnya.
Seperti Gunungkidul, Kota Jogja juga masih punya PR (pekerjaan rumah)dalam pemberian imunisasi MR. Dari 81.170, 1.072 anak di antaranya belum mendapatkan vaksin ini. Karena itu, Kepala Dinkes Kota Jogja Fita Yulia Kisworni mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir dengan kehalalan MR.
”Pemerintah pusat mengatakan bahwa vaksin MR aman dan diperbolehkan,” ujarnya. (tom/ega/har/gun/cr5/zam/mg1)