JOGJA – Kapolda DIJ Brigjen Polisi Ahmad Dofiri memastikan penanganan aksi kriminalitas remaja berlaku profesional. Pernyataan tersebut menjawab sentimen masyarakat atas penanganan kasus kriminalitas remaja jika pelaku masih berusia di bawah 17 tahun.

Jenderal polisi bintang satu tersebut mengatakan penanganan kriminalitas remaja menggunakan sistem peradilan anak. Dalam sistem tersebut ada beberapa mekanisme, termasuk upaya mediasi antara orang tua pelaku dengan orang tua korban atau korban.

“Dalam sistem peradilan anak sangat jelas poinnya. Kadang masyarakat kurang memahami hingga menilai kepolisian tidak tegas,” katanya, Sabtu (26/8).
Dia mencontohkan mediasi yang melibatkan berbagai pihak. Untuk beberapa kasus, khususnya kenakalan remaja, diutamakan mediasi. Orang tua pelaku dipanggil ke kantor polisi untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan.
Dofiri memastikan mekanisme tersebut sah secara hukum. Bahkan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jajarannya akan menyalahi aturan apabila mekanisme tersebut tidak dijalankan.

Pada satu sisi, mekanisme tersebut menjadi aji mumpung. Dalam beberapa kasus, pelaku kenakalan atau kriminalitas remaja kerap memanfatkannya. Aksi dilakukan anak di bawah umur atas perintah seniornya. Hasilnya? Secara hukum tidak bisa langsung dikenai sanksi pidana.

“Ini dimanfaatkan oleh para remaja terutama kasus perkelahian dan kriminalitas jalanan. Yang maju (aksi kriminalitas) anak di bawah umur, harapannya akan dibebaskan, padahal keliru,” tegas Dofiri.

Ancaman hukum tetap berlaku atas tindak pidana apapun. Pelaku di bawah umur tetap bisa dipidanakan jika ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun. Bedanya, penanganan sesuai UU Perlindungan Anak.

“(Kriminalitas remaja) tetap bisa ditindak secara tegas. Bedanya terletak pada proses penanganan hukumnya saja. Mulai penyidikan, sidang hingga ruang tahanan sesuai UU Perlindungan Anak. Dipastikan tidak ada celah, meski masih di bawah umur,” kata Dofiri.

Upaya penanganan kekerasan kepada dan oleh anak turut menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sleman. Sinergitas berupa pendampingan diterapkan apabila ada pelaku atau korban kriminalitas yang masih anak-anak.

Kepala DP3P2KB Sleman Mafilindati Nuraini memastikan jajarannya telah bersinergi dengan penegak hukum jika ada korban dan pelaku di bawah umur. Termasuk penahanan yang ditempatkan dalam tahanan khusus anak.

“Bagaimanapun juga harus ada penanganan khusus untuk usia di bawah umur. Kami juga terus menguatkan program pendampingan dan trauma healing,” kata Mafilindati. (dwi/iwa/mg1)