SLEMAN – Tiga peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus menuai kritik. Bahkan anggota Komisi IX DPR RI Ansory Siregar blak-blakan minta peraturan tersebut segera dicabut. Yakni Peraturan No 2/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan No 3/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Lahir Sehat, serta Peraturan No 5/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabiliasi Medik.

“Cabut saja peraturan itu. Tidak ada kata rugi bagi BPJS,” tegas Ansory di sela kunjungan kerja pengawasan jaminan kesehatan nasional (JKN) di RSUP Dr Sardjito Jogjakarta Jumat (24/8).

Ansory mengaku heran dengan peraturan itu.Apalagi setelah mendapat pesan singkat dari petinggi di BPJS pada 26 Juli lalu. Atau sehari pasca penerbitan tiga regulasi tersebut. “Saya dapat informasi bahwa peraturan itu tidak ada. Tapi ternyata malah sudah terimplementasi di lapangan. Ini harus dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus mengatakan kerap menerima laporan atas dampak pemberlakuan tiga peraturan tersebut terhadap pelayanan rumah sakit di DIJ. “Makanya kami datang ke DIJ untuk menggali masukan secara spesifik dari para stakeholder,” katanya. Masukan seputar pelayanan rehabilitasi medik, katarak, dan persalinan ibu melahirkan cukup krusial. Itu akan menjadi bahan pembicaraan Komisi IX DPR RI dengan menteri kesehatan dan direktur utama BPJS pekan depan.

Dalam kesempatan itu, Ichsan yang bertindak sebagai ketua rombongan juga menyampaikan masalah defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan. Ichsan merinci, pada 2014 terjadi defisit Rp 3,3 triliun, 2015 Rp 5,7 triliun, 2016 Rp9,7 triliun, dan 2017 Rp 9 triliun. Sedangkan defisit anggaran pada 2018 diperkirakan mencapai Rp 11 triliun. “Kami tak mau defisit anggaran dijadikan alasan pengurangan pelayanan kesehatan. Sehingga berdampak luas terhadap kualitas kesehatan masyarakat Indonesia,” tegas politikus Parta Golkar itu dari daerah pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor).

Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan H.M. Subuh menilai, sejauh ini masih banyak stakeholder dan masyarakat kurang disiplin dalam memakai peraturan.

Sebagaimana visi pemerintah dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak, menaikkan kualitas sumber daya manusia, dan kesehatan mata pada 2020. Kendati demikian, Subuh mengingatkan, tak adanya anggaran bukan alasan untuk mengurangi standar pelayanan kesehatan. “Tugas profesi itu justru membuat pelayanan standar secara optimal,” tuturnya.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari berdalih, peraturan terkait BPJS Kesehatan tersebut bersifat kolektif kolegial. Dia mengklaim, kebijakan yang termaktub dalam tiga peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan tak diputuskan secara mendadak. Hanya, dia tak menampik jika dalam pelaksanaan aturan tersebut minim sosialisasi. “Ini ‘PR’ kami,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan DIJ Pembayun mengatakan, belum seluruh rumah sakit di Jogjakarta terintegrasi sepenuhnya dengan BPJS Kesehatan. Alasannya, pendapatan per kapita di DIJ tidak sama dengan provinsi lain. Kendati demikian, Pembajun menggaransi bahwa Pemprov DIJ tetap mendukung roadmap BPJS Kesehatan. Namun, Pembajun berharap bisa mengelola sebagian APBD untuk menentukan kebijakan terkait hal tersebut. Terlebih pada 2019 beberapa rumah sakit yang semula berupa badan layanan umum daerah akan berubah status menjadi unit pelaksana teknis (UPT) di bawah dinas kesehatan kabupaten/kota.

Dalam pertemuan dengan anggota komisi IX DPR RI delegasi rumah sakit yang hadir rata-rata menyampaikan keluhan berupa penurunan jumlah pasien dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Itu sebagai dampak pembatasan pelayanan dan pemberlakuan pelayanan berjenjang yang diterapkan BPJS Kesehatan.

Direktur Utama RSUP Dr Sardjito Widarto mengungkapkan kekhawatirannya. Peraturan baru BPJS Kesehatan terus menyebabkan penurunan performa pelayanan rumah sakit. Jumlah kunjungan rumah sakit menurun karena pasien tidak bisa mendapat rujukan. Sehingga berhenti di fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih rendah.

“Pasien tentu ingin mendapat penanganan lebih baik. Tapi karena terbentur peraturan jadi tidak bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih baik,” bebernya.

Widarto lantas mencontohkan pelayanan operasi katarak. Bagi pasien katarak yang dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, seharusnya tidak ada keraguan lagi untuk klaim terhadap BPJS Kesehatan. RSUP Dr Sardjito sendiri termasuk rumah sakit tipe A. “Sudah seharusnya tidak ada pembatasan lagi,” ujarnya. Dikatakan, pasien yang dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi berarti sudah mengalami komplikasi.

Hal serupa terjadi pada proses persalinan ibu melahirkan. Bayi lahir yang berisiko mengalami permasalahan medis harus dilayani secara optimal. Jika tidak dilayani secara baik dan maksimal dikhawatirkan akan terjadi generasi yang kurang baik. Misalnya, bayi lahir cacat atau mengalami hal lain yang tak diharapkan. “Saya khawatir ada pasien yang seharusnya bisa dilayani di RSUP Dr Sardjito, tapi terganjal karena aturan. Kalau hal ini terus terjadi pasien bisa jadi beban negara di kemudian hari,” ungkap Widarto.

Perwakilan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) DIJ Tunjung wibowo menambahkan, masalah lain terkait persalinan adalah bayi yang lahir dengan ibu bermasalah. Misalnya ibu mengalami hipertiroid,yang mengakibatkan bayi berpotensi mati mendadak. “Jika sudah seperti itu, bayi tidak bisa mendapat klaim BPJS,” katanya. Karena itu Tanjung mengusulkan agar proses persalinan ibu melahirkan bisa dilayani di fasilitas kesehatan mana pun dan tetap terjamin BPJS Kesehatan. “Persalinan ibu melahirkan harus bisa dilayani di rumah sakit,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Kota Jogja Ira Rahmasari mengatakan, dari ketiga aturan direktur jaminan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan, dampak terberat yang muncul berupa rehabilitasi medik. Khususnya dalam proses aplikasi klaim. “Beberapa pasien memang tidak mengetahui hal itu,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) DIJ Widiyono menyesalkan tidak dilibatkannya para fisioterapis dalam pembuatan peraturan tersebut. Widiyono mengakui bahwa rehabilitasi medis menjadi ranah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Sementara fisioterapis berkaitan dengan fisioterapi. Kedua provesi tersebut tak boleh saling intervensi.

“Lantas bagaimana dengan layanan rumah sakit kecil yang tak punya dokter rehabilitasi medis. Apakah pasien harus menunggu dokter,” sindirnya. Jika masalh tersebut dibiarkan berlarut, Widiyono khawatir masalah penanganan fisioterapi kian sulit terpecahkan. Dan pasien yang nantinya menjadi korban.(tif/yog)