KULONPROGO – Pelepasan hak atas tanah kas desa di Temon yang dijadikan relokasi bandara telah berlangsung. Pengukuran, pemetan dan pengurusan administrasi dilakukan sehingga penghuni relokasi mendapatkan sertifikat hak milik (SHM).
“Setelah semua proses selesai akan dilakukan penyerahan sertifikat SHM dari Gubernur DIJ ke masing-masing pribadi,” kata Kepala Desa Jangkaran, Temon, Murtakil Humam, Rabu (23/8).

Dikatakan, di Desa Jangkaran ada empat bidang lahan yang sudah siap dilepaskan haknya. Setiap bidang luasnya sekitar 200 meter persegi.
Nominal yang harus dibayar oleh warga berbeda, tergantung saat proses pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ada sejumlah tanah yang sempat selisih sekitar dua meter. Namun secara umum, dari empat bidang tersebut memiliki luasan yang sama.
“Nantinya, untuk sertifikasi tanah akan dibantu kepengurusannya oleh Pemkab Kulonprogo,” jelasnya.

Kepala Seksi Kemasyarakatan Pemdes Palihan, Muslihudin Sukardi mengatakan ada 99 bidang tanah desa di Palihan yang tengah diurus menjadi SHM. Sama dengan desa Jangkaran, luasan per masing-masing bidang sekitar 200 meter.
Pemdes Palihan berharap semua warga yang ingin mengurus sertifikasi tanah sudah melunasi dan tepat waktu sebelum batas akhir pembayaran.
“Setahu saya, kepengurusan sertifikat nanti dibantu secara kolektif oleh Pemkab Kulonprogo. Dengan sistem itu, jika tidak tertib pelunasan, kasihan yang sudah melunasi sejak lama,” ujar Muslihudin.

Kepala BPN Kulonprogo Suardi mengatakan pihaknya mendukung percepatan peralihan hak tanah desa menjadi SHM untuk warga relokasi. Jika pelepasan hak sudah dilakukan pihaknya akan mendaftar pemilik hak untuk dikeluarkan sertifikat SHM.
“Proses sertifikasi ada tahapannya, tidak bisa langsung keluar. Akhir tahun ini pelepasannya diprediksi sudah selesai,” kata Suardi. (tom/iwa/mg1)