Anggaran Tidak Masuk KUA – PPAS
GUNUNGKIDUL – Pemkab Gunungkidul rupanya tidak begitu serius menangani krisis air bersih. Meski, sebagian besar kecamatan di Bumi Handayani sering kekurangan air bersih saat musim kemarau. Itu terbukti dengan tidak masuknya rencana pembangunan embung raksasa di Desa Dadapayu, Semanu dalam kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) 2019.

Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul Ari Siswanto membenarkan bahwa pembahasan KUA-PPAS 2019 antara legislatif dan eksekutif beberapa waktu lalu tidak menyinggung rencana pembangunan embung. Kendati begitu, Ari tak berani memastikan apakah hal tersebut menunjukkan bahwa rencana pembangunan embung memang ditiadakan.

”Untuk kepastiannya (rencana pembangunan embung, Red) nanti saat pembahasan RAPBD 2019,” jelas Ari saat dihubungi, Kamis (23/8).
Melihat fungsinya, Ari berharap pemkab menaruh perhatian serius terhadap rencana pembangunan embung. Apalagi, hampir seluruh wilayah di Gunungkidul rutin mengalami kekurangan suplai air bersih saat musim kemarau.

Ari tak menampik pemkab bisa saja punya pertimbangan lain, sehingga memprioritaskan beberapa program lain. Kendati begitu, dia mengingatkan, program yang masuk dalam skala prioritas harus benar-benar mendesak.
”Seperti kepesertaan BPJS Kesehatan. Karena belum semua warga dapat,” ucapnya.

Ketua DPRD Gunungkidul nonaktif Suharno mendorong pemkab segera merealisasikan pembangunan embung. Toh, pemkab telah memulai pembebasan lahan. Sekalipun anggaran yang dikucurkan pemkab jauh dari harapan.
”Pada APBD 2017 kami mengajukan anggaran Rp 8 miliar. Tapi yang disetujui Rp 3 miliar,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Sri Suhartanta beralasan belum dimulainya proyek embung lantaran masih dalam tahap pembahasan dan pengkajian. Lagi pula, pemkab harus mengajukan proposal rencana pembangunan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Itu lantaran sumber air yang akan dimanfaatkan dari Bribin.
”Dan Bribin merupakan aset pemerintah pusat,” katanya.

Karena itu, Sri melanjutkan, pemkab telah mempersiapkan sejumlah strategi lain untuk penanganan dampak musim kemarau. Di antaranya, meningkatkan pelayanan PDAM Tirta Handayani Gunungkidul.
“Pemkab setiap tahun menganggarkan Rp 3,5 miliar untuk program sambungan rumah lebih dari 1600 titik,” sebutnya. (gun/zam/mg1)