Lagi, Sidang Ajudikasi Sengketa Pemilu Buntu

SLEMAN – Sidang ajudikasi sengketa antara Hanura dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman kembali buntu. Namun, para pemohon dan termohon dalam sidang ajudikasi sengketa penetapan daftar caleg sementara (DCS) merasa kecewa dengan sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman sebagai mediator. Sehingga harus dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

Ketua DPC Hanura Dzit Khaeroni yang menjadi pemohon mengatakan Bawaslu tidak paham dengan fungsi mediasi. “Posisinya (Bawaslu) bukan mengadili (partai). Harusnya jadi penengah bukan malah mengadu domba,” kata Dzit usai sidang ajudikasi di Panwascam Tempel, Kamis (23/8).

Sejak awal Dzit menilai Bawaslu salah. Dia menganggap mediasi sebelumnya antara partai dan KPU telah bersepakat melakukan mediasi kedua. “Tapi Bawaslu menggiring kami untuk langsung ajudikasi,” ujar Dzit.

Padahal sebelum masuk proses ajudikasi, antara pihak pelapor dan terlapor diberi kesempatan dua hari kerja untuk melakukan mediasi. Oleh karenanya pihaknya tidak mengakui legalitas proses ajudikasi tersebut.
“Kami menginginkan mediasi karena masih ada waktu,” ujar Dzit.

Pada mediasi Senin 21 Agustus 2018 Dzit mengatakan hanya terjadi masalah teknis terkait penyampaian petitum. “Sebenarnya substansinya sama, hanya saja cara penyampaiannya berbeda dan kami mengakui itu,” kata Dzit.
Senada dengan pelapor, pihak terlapor (KPU Sleman) yang diwakili Komisioner Divisi Hukum Pengawasan dan Antar Lembaga KPU Sleman Imanda Yulianto mengungkapkan kekecewaannya.

Imanda menganggap Bawaslu melanggar regulasi. “Kan mediasi itu dua hari kerja, kenapa ini belum dua hari kerja tapi sudah ajudikasi?” tanya Imanda.
Padahal dalam mediasi sebelumnya, kedua belah pihak sepakat menjalani mediasi selanjutnya. “Ini kenapa langsung ajudikasi? Sebenarnya di balik ini ada kepentingan apa?” tanya Imanda.
Sebelumnya, pihaknya tidak memahami proses mediasi. Sebab Bawaslu tidak menjelaskan dan tidak ada sosialisasi terkait regulasi yang digunakan saat ajudikasi. “Ini kami (kedua belah pihak) sama-sama buta dan meraba-raba,” ujar Imanda.

Terpisah, Ketua Majelis Sidang Ajudikasi Arjuna Al-Ichsan Siregar melihat dalam proses untuk menentukan maju ajudikasi atau tidak, pihaknya harus berhati-hati. Oleh karenanya, melihat proses mediasi pertama yang alot, pihaknya langsung memilih untuk maju ajudikasi.
“Mediasi pertama Bawaslu melihat tidak ada titik temu antara KPU maupun Bawaslu terhadap pokok-pokok yang disampaikan Hanura,” kata Arjuna.
Pertimbangan tersebut, kata dia, yang menjadi dasar pihaknya memutuskan langsung ajudikasi. “Di situ (ajudikasi) bisa dibuktikan mana yang benar dan mana yang salah,” kata Arjuna.

Selain itu, dalam proses mediasi kewenangan ada di Bawaslu selaku mediator. Sehingga untuk proses selanjutnya juga Bawaslu yang memutuskan. “Mau itu (mediasi) satu hari dua hari, itu urusan hak kami,” tegasnya.
Arjuna menegaskan, jika pada proses selanjutnya adalah tahapan pembuktian dan mendengar keterangan saksi yang akan dilakukan Selasa 28 Agustus 2018 mendatang. Namun jika kedua belah pihak tidak menemui kata sepakat, bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya.
“Nanti sampai finalnya kami yang putuskan. Kalau tidak sepakat bisa minta koreksi Bawaslu RI, dan tidak bisa maju ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena baru DCS, bukan DCT,” ujar Arjuna. (har/iwa/mg1)