Forpi Sleman Curigai Modus di Balik Raperda Pusat Perbelanjaan

SLEMAN – Panitia khusus (pansus) DPRD Sleman terus tancap gas membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Dua poin penting topik pembahasan berupa pengaturan kuota dan jarak toko modern waralaba dengan pasar tradisional. Pansus berharap raperda bisa ditetapkan September mendatang. Namun tidak demikian dengan Forum Pengamat Independen (Forpi) Sleman. Anggota Forpi Hempri Suyatna justru mewanti-wanti pemerintah untuk menunda pengesahan raperda. Atau setidaknya mengkaji ulang materi raperda. Agar ke depan tak muncul indikasi jika aturan baru ini hanya semata-mata untuk meloloskan toko waralaba bermasalah dan tak berizin. “Jangan-jangan raperda ini hanya untuk melegalisasi toko-toko modern yang sebenarnya melanggar aturan yang ada sekarang,” selidiknya, Selasa (21/8).

Pernyataan Hempri bukan tanpa alasan. Sebab, salah satu klausul raperda menyebutkan jarak minimal antara toko modern dengan pasar tradisional sejauh 500 meter. Itu berlaku di jalan kabupaten. Sedangkan keberadaan toko modern di jalan nasional malah tak diatur jaraknya dengan pasar tradisional. Hempri menuding adanya kepentingan pihak tertentu dengan diubahnya aturan jarak toko modern dengan pasar tradisional. Sebagaimana diketahui, keberadaan tempat usaha waralaba berjejaring saat ini diatur dengan Peraturan Daerah Sleman No 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Regulasi ini menggariskan jarak minimal toko modern dengan pasar tradisional sejauh seribu meter. Nah, jika raperda tersebut disahkan otomatis banyak toko modern yang sebelumnya melanggar Perda 18/2012 menjadi seolah-olah tidak melanggar. Yang dulunya berjarak 500 meter dari pasar tradisional termasuk melanggar, aturan baru justru mengakomodasinya sehingga tak terjadi pelanggaran. Padahal, tak sedikit toko modern yang melanggar ketentuan tersebut. Dan bisa dipastikan keberadaan toko modern tersebut tak memiliki izin.

Hempri meyakini, aturan baru justru akan mematikan warung-warung kelontong. Sebab, produk dagangan toko modern hampir sama dengan warung kelontong. “Lihat saja kondisi sekarang sudah banyak pemilik warung gulung tikar,” ujar pengamat usaha mikro kecil menengah Universitas Gadjah Mada itu.
Dari pantauannya, menjamurnya toko modern juga berdampak signifikan pada geliat pasar tradisional. Dari data yang dia peroleh, pedagang pasar tradisional mengalami penurunan omzet rata-rata sebesar 5,9 persen. Sementara upaya pemerintah dalam revitalisasi pasar tradisional masih sebatas bangunan fisik. Belum menyentuh aspek tata kelembagaan. Hempri pun mempertanyakan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem pasar tradisional yang lebih baik. “Sejauh ini saya lihat komitmen pemerintah tidak jelas dalam upaya penguatan warung-warung rakyat,” katanya.

Ketua Komisi B DPRD Sleman Nurhidayat membenarkan pentingnya tata kelola pasar tradisional yang harus lebih baik lagi. Selain untuk menjaga keseimbangan ekonomi daerah, Dayat, sapaannya, menegaskan, pengelolaan pasar tradisional yang baik akan mampu membendung menjamurnya toko modern. “Minimal supaya masyarakat pilih belanja di pasar tradisional daripada di toko jejaring,” katanya. Dayat mendorong pengaturan jarak dan zonasi toko modern diperinci secara detail dalam raperda.

Wakil Ketua Pansus Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan DPRD Sleman Arif Kurniawan berpandangan lain. Menurutnya, materi raperda memang lebih untuk melindungi warung kelontong. Bukan pedagang pasar tradisional. “Karena yang terganggu secara langsung oleh kehadiran toko swalayan adalah warung kelontong,” dalihnya beberapa waktu lalu.

Itu terjadi lantaran segmentasi warung kelontong sama dengan toko modern. Karena itu, regulasi baru disusun untuk mengatur keberadaan toko modern di suatu daerah. Setiap toko modern baru yang akan didirikan harus atas persetujuan warga sekitarnya. Sedangkan masalah kuota dibatasi per kecamatan berdasarkan rasio pelayanan warga. Daerah dengan tingkat kepadatan penduduk lebih besar, memungkinkan lebih banyak toko modern.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman Tri Endah Yitnani tak menampik maraknya toko modern, sehingga melebihi kuota kabupaten. Dari batasan kuota 178 unit, kenyataannya tak kurang 203 toko modern berdiri di berbagai wilayah Sleman. Sebagian toko-toko baru tanpa izin. Tak terkecuali di wilayah pedesaan. “Pembagian kuotanya nanti diatur per kecamatan dengan jumlah penduduk dan struktur tata ruang,” jelasnya.

Sama dengan Arif, Endah menilai pesaing toko modern berjejaring bukanlah pasar tradisional, melainkan warung kelontong. (har/yog/mg1)