DPRD Kota Jogja belum memberikan lampu hijau pada Pemkot Jogja terkait rencana pembayaran ganti rugi Terminal Giwangan terhadap PT Perwita Karya senilai Rp 56 miliar. Meskipun Mahkamah Agung telah memutuskan kemenangan bagi PT Perwita Karya dalam sidang kasasi, wakil rakyat Kota Jogja pilih sikap hati-hati. Dewan meminta pemkot menyiapkan seluruh dokumen perjanjian lengkap dari awal.

“Kalau mara-mara minta kami menyetujui, ya berat. Kami tetap minta dokumen lengkap untuk kajiannya,” tegas Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko usai rapat konsultasi Pemkot dengan DPRD Kota Jogja mengenai pembayaran ganti rugi Terminal Giwangan di kantor parlemen setempat Selasa (21/8).

Koko, sapaan akrabnya, menjelaskan, 40 anggota DPRD Kota Jogja saat ini tak tahu asbabul nuzul perjanjian Pemkot dengan DPRD Kota Jogja. Oleh karena itu, pemkot seharusnya menjelaskan dengan detail kronologi proses perjanjian sampai pemutusan kontrak PT Perwita Karya yang dianggap wanprestasi.

“Pemilihan Perwita Karya ini kan janggal. Sebuah perusahaan tidak punya uang bisa terpilih untuk kerja sama. Kemudian, perjanjian itu diagunkan di bank,” bebernya.

Koko menegaskan, dewan hanya ingin keterbukaan. Artinya, semua proses kerja sama pemkot dan PT Perwita Karya sejak awal harus dibuka di muka publik. Ini agar semua masyarakat mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Supaya dewan tak punya keraguan untuk menyetujui pembayaran ganti rugi Rp 56 miliar di APBD Perubahan 2018. “Ini seperti di-pepetke. Sudah tahu pemkot harus memenuhi kewajiban itu, pembahasannya mendesak,” sesalnya.

Padahal, masalah pembayaran ganti rugi ini merupakan “PR” pemkot sejak 2010 silam. Sejak Pemkot Jogja memutuskan perjanjian kerja sama dengan PT Perwita Karya. Karena itu, pemkot seharusnya punya cukup waktu untuk menjelaskan masalah tersebut secara gamblang kepada publik ihwal apa yang sebenarnya terjadi.

“Kami yang jelas tidak mau kalau slintutan. Kami minta pemkot terbuka. Semua dokumen harus dijelaskan saat rapat mendatang,” pinta Koko.

Bakal calon legislatif (bacaleg) dari daerah pemilihan Sleman selatan ini pun memutuskan untuk menunda persetujuan dewan terhadap ganti rugi itu. Koko akan terlebih dahulu meminta pendapat dari anggota dewan yang lain. Sehingga, keputusan dewan nantinya bisa bulat. Untuk melaksanakan amanah Mahkamah Agung tersebut.

“Sembari pemkot menyiapkan semua dokumennya agar semua benar-benar terbuka tidak perlu ada yang ditutupi. Karena ini menjadi kewajiban pemkot, siapa pun wali kotanya,” kata Koko. (*/yog/mg1)