Data Penerima BPNT Sebagian Besar Tidak Valid

SLEMAN – Sekitar 5.000 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dikembalikan ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Kartu tersebut seharusnya dikirim ke masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Penyebabnya, data penerima BPNT sebagian besar tidak valid.
Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Sleman Feri Istanto mengatakan batas distribusi KKS sebenarnya bulan lalu. “Penerima tidak valid, ada yang meninggal, ada yang pindah domisili, ada yang datanya ganda,” kata Feri kepada Radar Jogja.

Kendalanya, kata Feri, juga ada pada distribusi. Banyak yang tidak diambil oleh orang yang namanya tertera pada kartu.
“Jadi yang berhak mengambil adalah yang namanya di kartu. Bank hanya mau memberikan kartu pada orang yang namanya tertera. Tidak bisa diwakilkan,” ujar Feri.

Batas waktu distribusi KKS tiga bulan sejak dimulainya distribusi yaitu Mei-Juli. Jika terjadi keterlambatan penerimaan KKS, Dinsos Sleman akan melakukan distribusi lagi ke penerima baru setelah ada persetujuan dari Kemensos.
Selain itu, dari 66.104 penerima BPNT, ada sekitar 2.000 penerima yang belum mengambil KKS. “Mereka belum menerima KKS karena diundang berkali-kali tidak datang. Tapi karena batas waktu distribusi habis, maka kami akan distribusi ulang door to door,” kata Feri.

Dinsos Sleman akan meminta persetujuan Kemensos RI terkait distribusi ulang 2.000 penerima KKS tersebut. “Karena batasnya sampai Juli kemarin, maka ketika mendistribusikannya lagi perlu izin dahulu,” ujar Feri.
Dikatakan, dari total semua penerima KKS yang sudah menerima, ada sekitar 95 persen yang sudah mengakses BPNT. Bulan ini sudah mulai pada tahap ke-4 penerimaan BPNT.

Namun menurut Feri masih ada sebagian kecil terkendala kartu rusak. “Kami wanti-wanti agar jangan sampai hilang, rusak, patah. Nanti kalau sampai apa-apa urusannya lama, karena semuanya kembali ke Pusat,” imbau Feri.
Pihaknya akan melakukan penyebaran e-warung di daerah yang terkendala kekurangan e-warung. Dia telah mencoba meratakan sebaran e-warung agar pihak penerima lebih dekat dengan e-warung.
“Seperti di Gamping ada desa yang dibelah Jalan Wates. Itu menyulitkan warga yang mau mengakses BPNT, harus menyeberang. Ada juga yang terbelah Ringroad,” ungkap Feri.

Di Sleman ada 374 e-warung yang disediakan untuk mengakses BPNT dengan menggunakan KKS. Penerima bisa menggesek KKS di e-warung setelah sebelumnya diisi saldo Rp 110 ribu per bulan oleh pemerintah.
Kepala Dinsos Sleman Sri Murni Rahayu mengatakan e-warung tidak bisa memberikan BPNT ke penerima dengan cara dipaket. “Penerima harus bebas memilih barang. Jangan sampai kesannya tetap saja bantuan sosial itu masyarakat hanya mendapat kualitas barang yang rendah,” ujar Sri. (har/iwa/mg1)