SLEMAN – Tiga setengah jam lebih mediasi antara Partai Hanura berujung deadlock kemarin. Hanura mengajukan gugatan sengketa kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman atas tiga bakal calon legislatif (Bacaleg) yang tidak memenuhi syarat (TMS).

Mediasi berlangsung di kantor Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Tempel. Perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman Ibnu Daripito mengatakan kedua belah pihak belum menyepakati pokok persoalan dalam proses mediasi.
“Karena tidak ada kesepakatan, kami ajukan lagi untuk proses ajudikasi hari Kamis (23/8) mendatang,” kata Ibnu.

Dia enggan menjelaskan persoalan yang membuat alot mediasi. “Besok saja ketika ajudikasi, akan kami beberkan karena terbuka untuk umum,” ujar Ibnu.
Ketua DPC Hanura Sleman Dzit Khaeroni menyayangkan sikap Bawaslu. Mediasi tersebut disalahartikan. “Seharusnya mediasi mencari win win solution,” kata Dzit.

Dia menilai Bawaslu tidak bisa menjadi penengah dalam sengketa tersebut. “Mediator harusnya yang netral dan bisa mejadi titik tengah untuk termohon dan pemohon,” ujar Dzit.
Dengan banyaknya proses mediasi maka akan memperpanjang proses pemilu. Efisiensi waktu dan tenaga yang seharusnya untuk kampanye jadi berkurang.
“Sebenarnya keinginan kami untuk memasukkan tiga Bacaleg di Dapil 2, Dapil 5 dan Dapil 4,” ujar Dzit.
Ketiga bacaleg yang TMS, kata Dzit, semuanya perempuan. Dalam aturan, jika satu Dapil tidak memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan maka semua Bacaleg di dapil tersebut otomatis dicoret.
“Padahal berkas persyaratannya lengkap,” ujar Dzit.
Partai juga mengeluh karena Bawaslu tidak melakukan sosialisasi terkait dengan sengketa. “Kami itu tidak tahu mediasi seperti apa, ajudikasi seperti apa karena sebelumnya tidak ada sosialisasi,” keluh Dzit.

Menurut dia, memasukkan tiga bacaleg tidak akan mengubah sistem pemilu. Karena masih ada tahapan menerima masukan dari masyarakat. (har/iwa/mg1)