PPP dan Nasdem Perjuangkan Bacaleg di Bawaslu

JOGJA – Dua partai politik (parpol) di DIJ, PPP dan Partai Nasdem terus berjuang supaya para bakal calon legislatif (Bacaleg) yang dicoret Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIJ bisa dikembalikan. Sengketa Pemilu yang diajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ belum membuahkan hasil.

Untuk PPP, hasil sidang sengketa yang dijadwalkan dibacakan kemarin ditunda hari ini (21/8). Sedang sidang ajudikasi untuk Partai Nasdem juga dilanjutkan Kamis (23/8) dengan agenda pembuktian.
“Sebenarnya hari ini (kemarin, Red) ada sidang putusan terkait gugatan dari PPP, namun pelaksanaannya ditunda besok (hari ini, Red),” kata Kominisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIJ Sri Rahayu Werdaningsih kemarin (20/8).

Dalam sidang kemarin Partai Nasdem diwakili Sekertaris DPW Partai Nasdem DIJ Aulia Reza Bastian yang datang bersama Kuasa Hukum Partai Nasdem E Kuswandi. Mereka meminta majelis sidang untuk menerima keberatan mereka atas putusan KPU DIJ yang mencoret kelima bacaleg Nasdem.

Menurut dia syarat Bacaleg pada Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. “Derajat UU lebih tinggi dari PKPU,” kata Kuswandi.

Menurut dia Partai Nasdem DIJ ingin menyampaikan kepada Bawaslu pemahaman PKPU tidak boleh melewati pemahaman ketentuan perundangan tentang pemilu. Seperti surat keterangan dari Pengadilan Negeri, padahal bacaleg tersebut sudah melampirkan surat pernyataan bermaterai jika yang bersangkutan tidak pernah tersangkut kasus hukum apalagi dipidana.“Calon kami sudah jelas tidak terlibat tindak pidana. Substansinya tidak terkena pidana,” katanya.

Kuswandi menjelaskan kelima bacaleg yang dicoret KPU DIJ yaitu Claudia Juliana Sitepu Dapil 1 DIJ, Rusnawan Agung Wijaya Dapil 2 DIJ, Deni Setiawan Dapil 3 DIJ, Rio Waluwa Dapil 4 DIJ dan Woro Suci Andari dari Dapil 5 DIJ. Menurut dia persyaratan yang diajukan kelima bacaleg tersebut bukan tidak lengkap. “Ada kelalaian tapi sudah dipenuhi sebelum batas akhir penutupan perbaikan dilakukan,” tuturnya.

Dalam putusan sidang depan yang digelar pada 23 Agustus nanti, Partai Nasdem berharap mendapat hasil yang memuaskan. “Kalau memang hasil Banwaslu tidak mendapat kepuasan, maka akan kami ajukan sidang kode etik di DKKP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” ujarnya.

Komisioner Bidang Hukum dan Pengawasan KPU DIJ Siti Ghoniyatun mengatakan, lima bacaleg Partai Nasdem dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pada proses verifikasi administrasi masih ditemukan kekurangan saat menyerahkan berkas. Bahkan, hingga batas penyerahan berkas pun yaitu 31 Juli 2018, pihak yang bersangkutan belum memenuhi apa yang diminta KPU.
“Calon tidak ada legalisasi ijazahnya, syarat pendidikan SLTA minimal itu tidak ada. Kemudian surat keterangan dari PN juga belum di sampaikan ke kami sampai tanggal 31 Juli,” tuturnya. (cr5/pra/mg1)