KULONPROGO- Suwarsi dan kawan kawan (dkk) sebagai ahli waris GKR Pembayun dari Keraton Surakarta Hadiningrat menyiapkan langkah hukum menyikapi pencairan dana ganti rugi tanah bandara Kulonprogo lebih dari Rp 700 miliar oleh Pengadilan Negeri (PN) Wates.

Langkah hukum itu, antara lain, mengadukan hakim PN Wates ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ. “Kami menengarai ada dugaan maladministrasi. Uang titipan itu dicairkan saat perkara hukumnya masih di tingkat banding. Secara sepihak PN Wates menyatakan perkaranya telah inkrah,” ungkap Bambang Hadi Supriyanto SH, kuasa hukum Suwarsi dkk, di kantor ORI Perwakilan DIJ, Senin (20/8).

Bambang datang didampingi beberapa ahli waris GKR Pembayun. Mereka sampai di kantor ORI sekitar pukul 16.30, usai dari PN Wates. “Kami juga pertimbangkan melaporkan dugaan tindak pidananya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” sambungnya.

Menurut dia, perkara tersebut melibatkan penyelenggara dan uang negara yang nilainya tidak sedikit. “KPK patut turun tangan,” ucap Bambang setelah mengadakan pertemuan tertutup dengan ORI.

Sebelumnya, Bambang dan ahli waris GKR Pembayun datang ke PN Wates sekitar pukul 11.30. Namun, mereka baru ditemui perwakilan PN Wates sekitar pukul 15.00. Mereka harus menunggu lebih dari tiga jam. Kedatangannya di PN Wates dalam rangka mencari keterangan seputar pencairan dana Rp 700 miliar. Sebab, awalnya dia mengetahui hal ini dari berita di media massa.

Advokat yang berkantor di Palur, Karanganyar, Surakarta, ini mencium adanya keganjilan dan kejanggalan di balik proses pencairan uang Rp 700 miliar yang terkesan diam-diam. Sebab, objek tanah bandara itu masih menjadi sengketa antara ahli waris GKR Pembayun melawan KGPAA Paku Alam X. Sengketa terkait dengan status kepemilikan tanah seluas 162 hektare tersebut. Suwarsi dkk berstatus sebagai penggugat. Sedangkan Paku Alam X sebagai tergugat.
“Perkaranya masih tahap banding setelah ada putusan di PN Jogja. Kami ajukan banding pada 23 Juli 2018 atau empat hari setelah putusan. Kami masih banding kok sudah cair,|” ceritanya.

Merujuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2016, lanjut Bambang, ketika objek masih dalam sengketa dan belum berkekuatan hukum tetap, maka dana yang dititipkan di pengadilan tidak bisa dicairkan.
Perma No. 3 Tahun 2016 mengatur tentang Tata Cara Pengaduan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentngan Umum.

Humas PN Wates Edy Sameaputty SH mulai bisa mengingat kembali peristiwa pencairan dana ganti rugi tanah bandara tersebut. Berbeda saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Kamis (16/8) lalu. Ketika itu Edy lebih banyak mengaku tidak ingat pada hal-hal yang bersifat detail.

Namun saat bertemu dengan Bambang, dia bisa menjelaskan dengan rinci peristiwa demi peristiwa, berikut waktu pencairan dana tersebut. Demikian pula pihak-pihak yang hadir di PN Wates saat pencairan uang ganti rugi bandara. Menurut dia, dana dicairkan pada Selasa 5 Juni 2018. Totalnya mencapai Rp 701,512 miliar.

Jika dilihat waktunya, proses pencairan itu tepat 11 hari sebelum Idul Fitri yang jatuh pada Jumat 14 Juni 2018. Adapun pihak-pihak yang datang di PN Wates adalah Paku Alam X didampingi beberapa orang saksi. “Seingat saya, beliau (Paku Alam X) yang datang langsung ke sini (PN Wates),” ucapnya.

Tentang proses pencairan dilampiri surat pengantar dari panitia pelaksana pengadaan tanah yang diketuai kepala Kanwil BPN DIJ. Mirip dengan keterangan Kepala Kanwil BPN DIJ Tri Wibowo, Edy juga menyatakan bahwa pencairan uang tersebut tidak mungkin direalisasikan bila tidak dilengkapi surat pengantar dari BPN. Sebaliknya, Tri Wibowo menyebut, meski ada surat pengantar, kewenangan cair atau tidaknya dana sepenuhnya menjadi wewenang PN Wates, bukan BPN.

Lebih lanjut dikatakan, dana ganti rugi tanah bandara dititipkan di PN Wates karena ada perkara Nomor 195 Tahun 2016 Pdtg Pn.Wt dan perkara nomor 197 Pdtg Pn.Wt. Dalam perkara 195 tersebut, Suwarsi dkk menggugat Paku Alam X melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam putusan selain yang dibacakan pada 16 Maret 2017, majelis hakim yang diketuai Sukusno Aji SH menyatakan, PN Wates tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Alasannya, tempat tinggal tergugat, yakni Paku Alam X, berkedudukan di Kota Jogja. Suwarsi dkk kemudian mengikuti putusan sela itu dengan mengajukan gugatan di PN Jogja. Kini perkara tersebut bergulir di Pengadilan Tinggi (PT) Jogjakarta.

Namun, PN Wates punya pendapat lain. Menurut Edy, setelah ada putusan sela tersebut tidak ada lagi upaya hukum lain. Makanya setelah 14 hari dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Artinya dana sudah bisa dicairkan. Gugatan di PN Jogja tidak terdaftar di sini, sehingga kami tidak memiliki kewenangan mengomentarinya,” kilah Edy.
Menurutnya, putusan sela bisa menjadi akhir atau tidak berakhir sebuah perkara hukum. Artinya ada perkara yang bisa dilanjutkan setelah putusan sela dengan mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi. Namun dalam kasus ini, begitu ada putusan sela tidak ada upaya hukum lebih lanjut. (tom/kus/yog/mg1)