SLEMAN – Gunung Merapi masih terlarang bagi para pendaki. Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Jogjakarta telah menerbitkan surat larangan mendaki sejak Juni lalu. Kepala Bagian Sub Tata Usaha BTNGM Jogjakarta Akhmadi memastikan aturan tersebut belum dicabut sampai sekarang. Terlebih status Merapi masih waspada. Jika ada yang melanggar, Balai TNGM tak akan segan menjatuhkan sanksi. Pendaki yang ketahuan melanggar larangan mendaki Merapi akan di-blacklist. Mereka juga dilarang mendaki selama tiga tahun.

Ketentuan itu berlaku bagi pendaki melalui jalur Selo, Boyolali maupun Sapuangin, Klaten. “Selain blacklist, pendaki bersangkutan wajib lapor ke polsek setempat,” ujar Akhmadi, Senin (20/8). Sanksi tersebut untuk memberikan efek jera bagi para pendaki ngeyel. “Tidak hanya pendaki, warga setempat juga kami larang (mendaki Merapi, Red),” sambungnya. Untuk menertibkan para pendaki Balai TNGM menyiagakan personel jaga. Mereka disebar di tujuh resort wilayah Klaten, Boyolali, Magelang, dan Sleman. Tiap resort minimal satu pos penjagaan.

Kendati demikian, Akhmadi mengaku cukup kesulitan melakukan pengawasan. Minimya jumlah personel jaga menjadi alasan utama. Apalagi Balai TNGM tak memiliki kamera pengawas atau CCTV. Sejauh ini masyarakat lereng Merapi lebih diandalkan dalam pengawasan. Akhmadi meminta warga lereng Merapi untuk mengingatkan para pendaki yang nekat. “Jika tetap ngeyel, laporkan ke pos penjagaan,” pinta Akhmadi.

Sementara ihwal kemunculan kera ekor panjang, menurut Akhmadi, tak bisa dijadikan acuan tentang gejolak Merapi. Menurutnya, ada kecenderungan pergeseran habitat pribata itu dari hutan Merapi mendekati permukiman warga.
Jenis satwa yang menjadi acuan aktivitas Merapi adalah lutung hitam dan kijang. Karena kedua satwa tersebut selalu menghindari permukiman warga. Menurut Akhmadi, laporan kemunculan kera ekor panjang sejak Mei lalu. Atau saat memasuki kemarau. “Bisa jadi stok makanan di habitat asli habis, makanya hewan itu turun,” duganya.

Terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman Joko Supriyanto menyatakan, munculnya kubah lava baru di puncak Merapi terus menjadi sorotan lembaganya. Joko mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala alam itu. Khususnya warga yang berdomisili di lereng dan kaki Merapi. Seperti di Kecamatan Cangkringan, Pakem, maupun Turi. “Patuhi anjuran pemerintah,” pintanya.

Adapun aturan yang dimaksud adalah larangan beraktivitas di radius tiga kilometer dari puncak Merapi. Kawasan tersebut harus steril. Joko tak menampik masih adanya warga lereng Merapi yang berdomisili dan beraktivitas di radius tidak aman. (dwi/yog/mg1)