MAGELANG – Belum semua pemerintah daerah mempunyai aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal ini yang mendorong Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Universitas Muhammadiyah (UM) Magelang meminta perhatian pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang KTR. Regulasi dibutuhkan agar anak-anak di bawah umur tidak terjerumus kebiasaan buruk merokok.

Person In Charge (PIC) Media Network and Communcation MTCC UM Magelang Dr Rochiyati Murni Ningsih mengatakan, angka perokok dari tahun ke tahun yang terus meningkat dan tetap tinggi, akan berimbas terhadap penduduk yang tidak merokok namun terpapar asap rokok atau perokok pasif. Oleh karena itu, untuk melindungi penduduk yang terkena imbas sangat perlu untuk segera diterapkannya peraturan KTR.

“Salah satu peran terbesar banyaknya angka perokok aktif anak di bawah umur (babby smoker-young smokers) karena banyaknya iklan dan reklame tentang rokok. Kami ingin bisa berkontribusi pada penegakan hak kesehatan melalui peraturan tentang KTR,” katanya saat hadir di MTCC UM Magelang, Lantai 3 Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes), Senin (20/8).

Dia mendesak pemerintah daerah segera mengeluarkan regulasi larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok. Sebab, dengan begitu, anak-anak tidak mudah menerima informasi yang berkaitan dengan rokok, sehingga mereka bisa terhindar dari kebiasaan buruk tersebut.

Rochiyati yang juga dosen Fakultas Ekonomi, UM Magelang, ini prihatin dengan banyaknya papan iklan reklame rokok yang tersebar di jalan raya. Bahkan pemandangan sangat tidak mengenakkan terdapat di Jalan A Yani, Kota Magelang.

“Ada reklame penghargaan Kota Layak Anak (KLA) yang diberikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Yohana Yembise kepada Wakil Wali Kota Magelang Ibu Windarti Agustina, tetapi di belakangnya ada iklan rokok. Tentu ini sangat kontradiksi dan ironi,” ujarnya.

Menurutnya dengan dikantonginya KLA mestinya Pemkot Magelang memiliki komitmen untuk menerapkan sistem pembangunan berbasis anak. Salah satunya adalah perlindungan anak dari zat adiktif dengan regulasi KTR.
Sementara itu, Program Manager MTCC UM Magelang Mufti Ferika Dianingrum SIP menjelaskan, rata-rata pemerintah daerah di eks-Karesidenan Kedu, terutama Kabupaten dan Kota Magelang, masih mengacu aturan lama terkait pembatasan iklan rokok. Padahal, saat ini telah diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) No 109 tahun 2012 tentang Tembakau.

“Dalam aturan yang baru ini tidak diperbolehkan iklan, promosi, sponsorship rokok di jalan raya. Ini membuktikan jika pemerintah daerah masih setengah hati menciptakan KTR,” jelasnya.
Ia juga mengaku heran karena berdasarkan data yang diterima MTCC, pendapatan asli daerah (PAD) dari reklame rokok sangat kecil. Di Kota Magelang sendiri, tidak lebih dari 4,6 persen sumbangan iklan rokok dari total iklan reklame/baliho di kawasan itu. (dem/laz/mg1)