JOGJA- Sebagai upaya memudahkan masyarakat mengurus administrasi dan pembayaran permohonan kekayaan intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) meluncurkan beberapa aplikasi yang dapat diakses secara daring.

Akses yang memudahkan masyarakat itu di antaranya Indikasi Geografis (e-Indigeo), pembayaran PNBP untuk Kekayaan Intelektual (SIMPAKI), dan Sistem Administrasi Kekayaan e-SAKI. Di Jogjakarta, Kekayaan Intelektual (HKI) dinilai penting bagi UMKM atau sektor ekonomi krratif lain untuk meningkatkan daya saing, mematenkan desain produk maupun merk, dan lain-lain di bawah payung hukum. “Untuk pembayaran, pemohon dapat memilih metode pembayaran melalui teller, ATM, EDC, atau internet banking”, jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) R Natanegara di sela Rapat Kerja DJKI 2018 di Jogjakarta belum lama ini.

Dijelaskan, langkah tersebut juga untuk mendukung program pemerintah untuk menekan penggunaan uang tunai, meminimalisasi penggunaan kertas, memudahkan penyimpanan berkas digital, dan transparasi keuangan negara.

Dengan program tersebut DJIK mendapat penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID). Ketua umum LEPRID Paulus Pangka menyebutkan dua penganugerahan penghargaan atas dua prestasi yang diraih oleh DJKI.

Tercatat pada urutan nomor rekor 377 dan 379. Pertama, DJKI meraih proses sertifikasi perpanjangan jangka waktu perlindungan merk terdaftar dalam waktu tercepat, yakni 10 menit. “Penghargaan juga diberikan kepada Dirjen KI Freddy Harris atas prestasinya sebagai pemrakarsa dan inisiator inovasi indikasi geografis online,” tambah Paulus.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris berharap DJKI dapat terus meningkatkan kinerja dan melakukan terobosan baru yang memudahkan masyarakat dalam pelayanan kekayaan intelektual. “Menunjukkan adanya pengakuan publik atas layanan yang diberikan oleh kementerian,” katanya.

Salah satu tujuan akhirnya, dapat terbangun unit kerja berintegritas dan menyandang predikat Wilayah Bebas Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). (tif/din/mg1)