Tuding Pencairan Dana Bandara Tergesa-gesa gesa

JOGJA- Pencairan dana ganti rugi tanah bandara Rp 700 miliar untuk Kadipaten Pakualaman yang dilakukan secara diam-diam oleh Kanwil BPN DIJ dan Pengadilan Negeri (PN) Wates mengundang beragam spekulasi. Langkah itu dinilai tergesa-gesa. Sebab, saat ini proses hukum sengketa kepemilikan tanah bandara belum selesai. “Proses hukum masih berjalan kok sudah cair. Ini ada apa?” ujar Wartono Wirja SH, penasihat hukum trah Pembayun Tjakraningrat, Minggu (19/8).

Menyikapi itu, Wartono sedang ancang-ancang membawa masalah itu ke ranah hukum. “Secara prinsip kami siap membawa masalah ini ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ungkap pengacara yang memiliki kantor di Surakarta ini.

Menurut dia, adanya sikap sembunyi-sembunyi dan tergesa- gesa mengindikasikan ada sesuatu yang tidak clean di dalamnya.
Wartono menyayangkan langkah tim panitia pelaksana pengadaan tanah bandara yang dipimpin Kepala Kanwil BPN DIJ Tri Wibowo. Dikatakan, BPN sudah tahu masih ada sengketa dan adanya pihak lain yang berhak atas tanah calon bandara tersebut. Namun, tetap saja menerbitkan rekomendasi berupa surat pengantar ke PN Wates.

Surat pengantar itu menjadi dasar PN Wates mencairkan dana titipan sebesar Rp 700 miliar tersebut.
Wartono memasalahkan pencairan dana bandara yang terkesan tidak transparan. Terutama sikap Kanwil BPN DIJ maupun PN Wates. “Ada apa di balik semua ini,” selidiknya.

Diingatkan, uang ganti rugi itu merupakan uang negara. Dengan demikian, publik berhak tahu. Demikian pula dengan kliennya juga berhak mengetahui yang sebenarnya secara terang benderang.

Dalam sengketa kepemilikan tanah bandara, klien Wartono dari keturunan GKR Pembayun yang menikah dengan Sis Tjakraningrat semula berkedudukan sebagai penggugat intervensi saat sidang di PN Wates. Adapun pihak penggugat utama adalah Suwarsi dkk, keturunan dari Pembayun yang menikah dengan Wugu Harjo Sutirto. Tergugatnya KGPAA Paku Alam X. Untuk perkara di PN Jogja, trah Pembayun Tjakraningrat tidak mengajukan gugatan intervensi.

Namun, di luar sidang trah Pembayun Tjakraningrat menuding Suwarsi dkk sebagai keturunan Pembayun abal-abal. Meski dituduh abal-abal, Suwarsi dkk mampu menunjukkan bukti eigendom ( hak milik) atas tanah bandara. Soal sengketa keturunan itu, majelis hakim PN Jogja yang diketuai Hapsoro Restu Widodo menolak membuat putusan. “Itu wewenang pengadilan agama (PA),” katanya saat membacakan putusan.

Terpisah, Penghageng Kawedanan Keprajan Kadipaten Pakualaman KPH Suryo Adinegoro mengaku belum mengetahui secara persis cairnya dana bandara yang diterima KGPAA Paku Alam X. “Saya nggak tahu. Hanya dengar-dengar sudah cair. Yang tahu Kanjeng Gusti (Paku Alam X), tapi saya sudah lama nggak ketemu karena beliau ke luar negeri,” ujarnya.

Sosok yang pernah menjabat kepala Bappeda DIJ ini pun mengaku heran dengan keterangan kepala Kanwil BPN DIJ yang menyebut telah ada putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Setahu dia, dalam perkara di PN Jogja, Suwarsi dkk sebagai penggugat mengajukan upaya banding pascaputusan hakim 19 Juli silam. “Apa putusan tingkat pertama dan kemudian, mereka (penggugat) banding dapat disebut inkrah,” tanya pemilik nama asli Bayudono ini.

Di sisi lain, informasi cairnya dana bandara Rp 700 miliar tak banyak diketahui kerabat Pakualaman. Penghageng Pambudidaya Kadipaten Pakualaman KPH Kusumo Parastho mengaku belum tahu dengan informasi tersebut.
“Belum tahu saya. Itu urusan bagian pertanahan. Dulu saya memang di pertanahan, tapi sekarang di sekretariatan. Mungkin masih ada proses ya,” katanya.

Meski demikian, jika nantinya dicairkan kemungkinan besar kembali kepada masyarakat. Soal bentuknya seperti apa, dia belum mengetahui formatnya. “Yang jelas yang dapat melibatkan masyarakat. Pihak Pura Pakualaman bersama wilayah. Kalau wilayah dikurangi juga repot. Dicarikan solusi yang bisa berinteraksi dengan masyarakat,” tuturnya.

Disinggung, terkait tuntutan warga penggarap tanah Pakualamanaat Grond, Kusumo Parastho mengatakan memang ada rencana tali asih. Hal itu yang menurutnya harus di-manage agar tetap bisa memberikan manfaat dan penghasilan bagi warga.

“Kalau dibagi sesuai luasan tidak adil. Masih akan menjadi urusan Pemkab Kulonprogo. Kalau bisa dananya dikumpulkan untuk dijadikan modal. Kembali ke masyarakat. Bagaimana pun yang kecil harus diperhatikan,” jelasnya.
Salah satu opsi yang bisa dilakukan dengan program pemberdayaan. Namun, semua itu nantinya menjadi kebijakan pemerintah kabupaten. “Artinya, dari pura diberikan ke kabupaten. Lalu pemerintah kabupaten yang mengelola. Sehingga kami tidak interaksi langsung dengan masyarakat,” ungkapnya. (kus/yog/mg1)