Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 telah bergulir. Bursa pesta demokrasi lima tahunan itu kini tak lagi murah. Untuk DPRD tingkat kabupaten/kota saja butuh biaya politik hingga miliaran rupiah.

Istilah bekennya, mengikuti pasar. Itulah yang terjadi dalam perhelatan Pileg 2019. Pragmatisme kian menjadi-jadi. Tanpa kekuatan finansial yang kuat, niscaya bagi seseorang untuk maju sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Bahkan bagi para petahana sekalipun. Para bacaleg memang tak mau dikatakan bermain politik uang (money politic). Tapi mereka menyebutnya cost politic. “Sekarang ini jual figur saja tidak cukup. Tapi ya harus siap ‘peluru’ sak uba rampene,” ungkap bacaleg asal Kabupaten Sleman yang enggan dikorankan namanya.

Beberapa sumber Radar Jogja yang namanya tercantum dalam daftar calon sementara (DCS) tak menampik besarnya dana yang harus disiapkan untuk menghadapi Pileg 2019. Sebagian menyebut angka yang cukup fantastis. Rata-rata lebih dari Rp 1 miliar. “Siap Rp 1 miliar saja masih ketir-ketir. Itu belum termasuk dana untuk terjun lapangan,” sambung sumber tersebut. Ditambah biaya sosialisasi, pengumpulan kader, dan kampanye, maka total dana yang harus disiapkan minimal Rp 1,5 miliar. “Angka ini baru cukup aman,” katanya.

Hitung-hitungan penghasilan sebagai anggota DPRD kabupaten, diakuinya tak selalu berbanding lurus dengan modal yang telah dikeluarkan. Dia lantas mengilustrasikan, pendapatan kotor setiap anggota DPRD tingkat kabupaten/kota rata-rata bisa mencapai Rp 40 juta. Itu diperoleh dari uang representasi bulanan, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, hingga sisa uang saku setiap kali melakukan perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker). Setelah dipotong biaya untuk keperluan partai dan kegiatan sosial, rata-rata uang dikantong berkisar Rp 25 juta – Rp 30 juta per bulan. Nah, jika dikalikan lima tahun masa kerja dewan berarti bisa mencapai Rp 1,8 miliar. “Ya memang nggak cucuk (sebanding). Namanya juga pengabdian. Anggap saja sedekah,” ujarnya.

Bagi sosok pensiunan pegawai negeri sipil ini, menjadi dewan tak sekadar untuk memperpanjang masa kerja. Tapi juga sebagai sarana mengisi hari tua. Apalagi dewan punya hak untuk kunker. “Srawung (persaudaraan) bisa bikin panjang umur. Mau (kunker, Red) kemana-mana bisa tanpa bayar kalau jadi dewan,” katanya.

Masih dari Kabupaten Sleman. Arif Kurniawan berani blak-blakan terkait besaran cost politic yang dipersiapkannya. Berbeda dengan koleganya, caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini hanya mempersiapkan Rp 500 juta. Meski, dia berangkat dari daerah pemilihan (dapil) “neraka”. Yakni, dapil VI. Biaya sebesar itu untuk berbagai keperluan saat kampanye. Mulai sosialisasi, operasional tim sukses, hingga mengumpulkan massa. Sebab, Arif menggarisbawahi bahwa cost politic tak selalu berbanding lurus dengan berapa perolehan suara saat coblosan. Kedekatan personal dengan konstituen turut menyumbang perolehan suara.

”Banyaknya perolehan suara tak bisa diukur dengan uang,” dalih Arif mematok target 12 ribu suara dalam Pileg 2019.
Sebagai caleg petahana, Arif merasa diuntungkan. Setidaknya dia tak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Ada banyak kegiatan sosialisasi, public hearing, hingga reses yang dapat dimanfaatkannya untuk menyapa konstituen. Nah, beragam jenis kegiatan yang dikaver APBD ini turut memengaruhi besar kecilnya cost politik.

Lalu, dari mana Rp 500 juta? Arif lagi-lagi menyebut bahwa posisi sebagai petahana sangat menguntungkan. Cost politic yang dipersiapkannya berasal dari pendapatannya sebagai wakil rakyat. Sebagai anggota dewan, setidaknya dia mengantongi Rp 40 juta per bulan. Itu dari gaji pokok, berbagai tunjangan, dan uang saku kunker.
”Dari pendapatan bulanan ada yang disisihkan untuk modal kampanye,” ujarnya.

Nur Laili Maharani hampir sama. Caleg petahana PKB dari Kabupaten Bantul ini hingga sekarang belum mengeluarkan uang untuk terjun ke lapangan. Serupiah pun. Meski Rani, sapaannya, sering turba (turun ke bawah) menjaring aspirasi. Keuntungan bacaleg petahana yang berbicara.
”Saya masih bekerja. Jadi ketika terjun ke masyarakat tidak pakai uang sendiri,” tutur balaceg dari dapil Banguntapan-Piyungan ini.
Sementara itu, dari Gunungkidul dilaporkan, cost politic yang dipersiapkan setiap caleg berbeda. Namun, besarannya masih di bawah cost politic di wilayah Sleman.

Cost politic yang dipersiapkan Suharno, misalnya. Politikus senior PDIP yang kini berlabuh di Partai Nasdem ini hanya mempersiapkan Rp 250 juta. Itu pun untuk kebutuhan kampanyenya dan anaknya.
”Paling besar untuk merespons proposal masyarakat,” katanya.
Terlepas dari itu, pria yang tercatat sebagai anggota DPRD Gunungkidul tiga periode berturut-turut ini tak menampik bahwa posisi sebagai petahana membawa keuntungan tersendiri. Sejak duduk sebagai wakil rakyat, Suharno tak pernah menikmati pendapatan bulanannya.

”Semua disumbangkan untuk proposal masyarakat,” tuturnya.
Kendati begitu, Suharno tak menutup mata bahwa uba rampe yang diberikannya tak melulu menjadi suara.
“Kalau memberi tidak dipilih itu biasa. Anggap saja bersyukur atas rezeki. Tuhan nanti melipatgandakan,” ungkapnya.

Disinggung mengenai motivasi kembali menjadi anggota dewan, Suharno menjawab dengan gamblang. Dia mengaku tidak memiliki basic pengusaha, sehingga memilih terjun ke panggung politik. Apalagi, ada tanggung jawab moral mengawal berbagai program kerakyatan. Seperti program pembangunan sirkuit berstandar nasional di Semanu.
”Program pembangunan embung raksasa juga dicoret,” tambahnya.

Sementara itu, caleg dari PDIP Endro Guntoro mengaku mengedepankan politik beradab. Dia berpendapat tingginya cost politic karena sejumlah faktor. Seperti minim jaringan dan miskin metode sosialisasi. Karena itu, Endro optimistis bakal bertemu dengan pemilih baik nan ideologis. Kendati begitu, Endro tak menampik bahwa perjalanan menuju parlemen tetap membutuhkan cost politic. Pada Pileg 2019, dia mengeluarkan uang Rp 50 juta. Hanya, uang itu untuk program pemberdayaan masyarakat.

”Yang tidak wajar jika lebih dari Rp 100 juta. Itu tak layak dipilih,” ketusnya.
Beda wilayah, berbeda pula strategi dan cost politic yang harus dikeluarkan. Sebagai petahana, Ika Damayanti Fatma Negara tak hanya mengandalkan berbagai program APBD. Melainkan juga kantong pribadi. Hanya, caleg dari Partai Gerindra ini enggan membocorkan berapa cost politic yang dipersiapkannya.

Yang pasti, Ika menekankan, ada motivasi besar yang mendorongnya maju kembali sebagai caleg. Di antaranya memajukan dunia pariwisata Kulonprogo dan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.
”Dunia pariwisata kalah dibanding Kota Jogja maupun Gunungkidul. Pun PAD. Paling kecil se-DIJ,” katanya. (har/gun/ega/tom/zam/yog/mg1)