KULONPROGO – Pembangunan masjid sebagai pengganti masjid yang dirobohkan dalam land clearing New Yogyakarta International Airport (NYIA) menjadi prioritas Angkasa Pura (AP) I. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi penyelesaian persoalan warga yang masih bertahan di areal bandara.
“Satu atau dua pekan ke depan pembangunan masjid dimulai. Ukurannya lebih besar sehingga warga bisa nyaman beribadah,” kata Dirut AP I Faik Fahmi di sela BUMN Hadir untuk Negeri dan peringatan HUT Ke-73 RI di Palihan, Temon.


Menurut Faik, warga penolak bandara yang masih di area bandara memanfaatkan Masjid Al Hidayah Palihan. Dia mengimbau warga keluar dari areal bandara demi keselamatan dan kesehatan.
“Kami akan membangun masjid pengganti termasuk sejumlah masjid terdampak lain yang telah dirobohkan,” ujar Faik.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan pembangunan masjid perlu segera dilakukan. Setidaknya sebagai solusi menyelesaikan persoalan warga yang masih bertahan di area bandara.

Upaya lain yang dilakukan Pemkab yakni siap menjadi mediator terkait pencairan konsinyasi. Kata Hasto, ada lima orang warga yang masih bertahan di area bandara mau dibantu pencairan kompensasi.
“Lima orang itu ada yang di dalam lahan dan ada yang di luar lahan. Sekali lagi kami hanya sebagai mendiator, tidak akan campur tangan terkait urusan uang, uang langsung diterimakan kepada warga bersangkutan,” ujar Hasto.
Terkait pencairan dana kompensasi pembebasan lahan Pakualamanaat Grond (PAG) senilai Rp 700 miliar masih disoal. Status PAG sebanyak empat bidang seluas 160,2 hektare masih diwarnai sengketa hukum atas klaim kepemilikan.
AP I menyatakan tidak ikut campur pencairan dana kompensasi PAG. Sebab sudah dititipkan ke pengadilan.

“Kewajiban perusahaan terkait pemberian kompensasi sudah kami penuhi setelah terbitnya putusan penetapan konsinyasi dari pengadilan. Uang sudah kami titipkan di pengadilan, siapa yang berhak menerima menjadi ranah pengadilan,” ujar Faik.
Ada beberapa pihak mengklaim berhak menerima kompensasi PAG. Di antaranya menyebut sebagai ahli waris sah atas kepemilikan tanah tersebut.
Perkara perdatanya kini masih ditangani PN Kota Jogja dan masih proses banding dari penggugat. “Terkait siapa yang berhak menerima kompensasi menjadi kewenangan pengadilan,” kata Faik.

Fokus AP I saat ini menyelesaikan bangunan bandara. April 2019 landasan pacu (runway) dengan panjang 3.250 meter dan lebar 60 meter harus sudah selesai. Apron minimal 50 persen selesai, dan terminal minimal selesai 35 persen. Sehingga bandara sudah bisa beroperasi. (tom/iwa/mg1)