Kantongi Izin, Namun Tidak Lakukan Sosialisasi

SLEMAN – Warga Dusun Nepi, Brosot, Galur Kulonprogo menolak penambangan pasir Kali Progo. Mereka pun mengadukan hal tersebut ke Mapolda DIJ, Kamis (16/8).
Warga mengadukan aktivitas sedot pasir di kawasan Kali Progo. Mereka juga keberatan desanya menjadi jalur transportasi truk pasir.

Dukuh Nepi Jumeri mengatakan aktivitas penambangan berjalan sebulan. Ada sebuah alat berat penyedot pasir di tengah sungai. Namun alat tersebut menghilang saat warga berniat mengadu ke Polda DIJ.
“Semalam (Rabu malam) alatnya sudah tidak ada. Mereka tahu kami akan mengadu ke Polda. Jarak lokasi dari permukiman warga satu kilometer,” ujar Jumeri ditemui usai mengadu ke Ditreskrimsus Polda DIJ, Kamis (16/8).
Jumeri mengakui bahwa penambangan berlangsung legal. Namun dia menyayangkan tidak adanya sosialisasi kepada warga. Apalagi wilayah Dusun Nepi menjadi perlintasan truk pengangkut pasir.

Diketahui pemilik tambang mengajukan izin melalui Pemkab Bantul. Bahkan dia mendapat info bahwa warga Dusun Poncosari, Srandakan, Bantul turut menolak. Terutama kendaraan angkut pasir yang melalui jalan desa.
“Tidak ada sosialiasi kepada warga tapi sudah mengantongi izin ESDM. Berarti ada mekanisme yang belum dipenuhi, apalagi warga kami keberatan. Ada sekitar tiga lokasi, dan izinnya (lokasi penambanhan) ada yang di Bantul,” ujar Jumeri.

Dia berharap ada mediasi oleh Polda DIJ. Terutama mempertemukan warga, pengelola tambang dengan instansi terkait. Jumeri meminta kompensasi atas transportasi tambang pasir yang melalui Dusun Nepi.
“Hasil dari pertemuan kami, Ditreskrimsus menyanggupi memanggil pihak terkait, termasuk mengecek ke ESDM provinsi,” kata Jumeri.

Dirreskrimsus Polda DIJ Kombes Polisi Gatot Agus Budi Utomo menerima aduan tersebut. Fokus aduan, keberatan atas kendaraan angkut pasir yang melintas di Dusun Nepi. Truk-truk menimbulkan polusi dan kerusakan jalan desa.

Terkait pengelolaan tambang, masih dalam pemeriksaan. Hanya saja perwakilan warga mengetahui kegiatan tambang telah mengantongi izin. Dia berjanji mencarikan solusi mempertemukan warga dengan penambang.
“Yang ditolak kendaraan pengangkutnya, bukan proses tambangnya,” kata Gatot.

Dia membenarkan pada awalnya transportasi tambang melalui kawasan Srandakan Bantul. Setelah muncul penolakan, truk berputar arah melalui Brosot, Galur, Kulonprogo. Permasalahan baru timbul karena warga sekitar menolak.

“Sebenarnya kawasan itu awalnya sungai kecil namun melebar karena ada aktivitas penambangan. Tapi masih dalam Izin Usaha Pertambangan yang diajukan. Kalau memang ada pelanggaran ya kami tindak,” tegas Gatot. (dwi/iwa/mg1)