Soal Pencairan Dana Bandara Rp 700 Miliar
JOGJA – Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ Tri Wibowo bicara blak-blakan seputar pencairan dana kompensasi pengadaan tanah bandara Kulonprogo. Tri Wibowo mengakui dana sebesar Rp 700 miliar yang semula dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Wates telah dicairkan. Penerimanya adalah Kadipaten Pakualaman.

“Dicairkan karena sudah ada putusan inkrah,” ungkap Tri usai menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RI di halaman Kanwil BPN DIJ, Jalan Katamso, Kota Jogja, Jumat (17/8).

Tentang putusan inkrah itu, birokrat yang lama bertugas di Papua itu enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia berulang-ulang menyebut sengketa kepemilikan atas lahan calon bandara yang disidangkan di pengadilan telah selesai dan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. “Silakan tanyakan saja ke PN Wates,” elaknya.

Diakui, sebelum pencairan dana Rp 700 miliar terjadi, dirinya sebagai ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah telah menerbitkan rekomendasi. Isinya berupa surat pengantar yang ditujukan ke PN Wates.

Tri menjelaskan, dasar pencairan dana tersebut merujuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2016 tentang Penitipan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam perma itu diatur pencairan dana yang dititipkan di pengadilan dapat dilakukan setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian.

Terkait rekomendasi yang diberikan, Tri memberikan sinyal tidak bersifat mutlak. Alasannya, kunci cair atau tidaknya dana bukan berada di tangan BPN. Namun menjadi kewenangan PN Wates. Menurutnya, pengadilan bisa tidak menindaklanjuti sepanjang perkara yang disengketakan belum punya kekuatan hukum yang bersifat tetap.

Keterangan Tri berbanding terbalik dengan penjelasan Humas PN Wates Edy Sameaputy . Satu hari sebelumnya, Edy mengatakan, PN Wates bersedia membuat berita acara pengambilan uang setelah ada surat pengantar dari kepala Kanwil BPN DIJ. Kapasitas kepala Kanwil BPN adalah ketua pelaksanaan pengadaan tanah. “Kalau sudah ada surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah berarti sudah memenuhi syarat,” tegas Edy.
Terpisah, Muhammad Iqbal SH sebagai penasihat hukum Suwarsi dkk selaku ahli waris GKR Pembayun, mempertanyakan putusan inkrah seperti disampaikan kepala Kanwil BPN DIJ. “Yang inkrah itu putusan hukum atas perkara apa?” ujar Iqbal.

Diingatkan, dalam sengketa antara kliennya melawan KGPAA Paku Alam X di Pengadilan Negeri (PN) Jogja masih berjalan. Kliennya bertindak sebagai penggugat dan Paku Alam X selaku tergugat. Setelah ada putusan pada 19 Juli lalu, pihaknya langsung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jogjakarta.

Amar putusan hakim PN Jogja berisi empat hal. Pertama, menolak eksepsi tergugat. Kedua, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Ketiga, menolak gugatan penggugat rekovensi (Paku Alam X) untuk seluruhnya. Keempat, menghukum Suwarsi dkk sebagai penggugat konvensi dan tergugat rekovensi membayar biaya perkara Rp 4.325.000.

Dalam gugatan rekovensi, Paku Alam X ingin hakim mengabulkan permohonan dana ganti rugi tanah bandara dapat dicairkan. Tapi permohonan itu ditolak untuk seluruhnya.

Empat hari setelah putusan itu, Iqbal bersama koleganya, Bambang Hadi Supriyanto SH, mewakili Suwarsi dkk mengajukan banding. “Akta banding kami tercatat di register nomor 102/Pdt.G/2017/PN Yyk tanggal 23 Juli 2018,” jelas Iqbal sambil menunjukkan akta banding yang diteken Panitera PN Jogja Zulfahmi Anwar SH.

Karena itu, Iqbal tidak mengerti dengan keterangan kepala Kanwil BPN DIJ yang menyebut perkara gugatan kepemilikan tanah bandara Kulonprogo telah inkrah. Ditegaskan, proses hukum masih berjalan dan belum ada putusan berkekuatan hukum tetap. “Memori banding juga telah kami serahkan ke pengadilan,” kata advokat yang berkantor di Karanganyar, Surakarta ini.

Iqbal juga menginformasikan, sejak 9 Juli lalu telah melayangkan surat ke ketua PN Wates. Isinya seputar permohonan informasi seputar pencairan dana ganti rugi tanah bandara tersebut. “Pertanyaan kami soal sudah atau belum dana itu dicairkan, belum dijawab sampai sekarang. Kalau sudah cair siapa penerimanya,” lanjut Iqbal. (tom/kus/yog/mg1)