Sengketa Kepemilikan Tanah
Masih di Tingkat Banding

KULONPROGO- Status kepemilikan tanah bandara Kulonprogo masih menjadi sengketa antara Kadipaten Pakualaman melawan Suwarsi dkk, trah keturunan GKR Pembayun dari Keraton Surakarta.
Sengketa itu masih dalam proses hukum di tingkat banding Pengadilan Tinggi (PT) Jogjakarta. Di tengah proses banding itu diam-diam uang kompensasi pembebasan lahan untuk pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon senilai kurang lebih Rp 700 miliar sudah dicairkan. Dana itu diberikan kepada Kadipaten Pakualaman.

Tanah bandara itu diyakini merupakan tanah kadipaten atau Pakualamanaat Grond (PAG). Namun selama sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jogja, Pakualaman sebagai pihak tergugat belum menunjukkan bukti kepemilikan. Sebaliknya, pihak penggugat Suwarsi sebagai ahli waris Pembayun mengajukan bukti eigendom (hak milik) nomor 674 berlindung 154 tanggal 19 Mei 1934 atas nama GRAy Moersoedarinah atau GKR Emas, ibunda Pembayun (nenek Suwarsi). GKR Emas adalah putri Sultan Hamengku Buwono VII. Dia juga menjadi permaisuri Raja Surakarta Susuhunan Paku Buwono X.
“Uang kompensasi tanah bandara sudah dicairkan. Kapan waktunya saya lupa,” ujar Humas PN Wates Edy Sameaputy SH, Kamis (16/8).

Selama menghadapi gugatan dari trah Pembayun, dana kompensasi tanah bandara dititipkan ke PN Wates. Untuk tanah yang disengketakan antara trah Pembayun melawan KGPAA Paku Alam X mencapai Rp 700 miliar. Hingga 20 Maret 2018 saldo dana yang dititipkan ke pengadilan sejumlah Rp 837,37 miliar. Sebagian dana lainnya di luar Rp 700 miliar merupakan kompensasi tanah pribadi warga.
Terkait proses banding, Edy menegaskan, dasar pencairan kompensasi tanah bandara dilakukan setelah seluruh berkas persyaratan telah dipenuhi. Acuannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2016 tentang Penitipan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dijelaskan, terkait tanah objek perkara di pengadilan, pencairan ganti ruginya bisa diambil pihak yang berhak di bagian kepaniteraan. Ini setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian. Disertai surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ.

Selanjutnya, PN membuat berita acara pengambilan uang yang dititipkan. Berita acara harus ditandatangani pihak yang berhak dan dua orang saksi. “Kalau mereka (Pakualaman) mengambil, tentu sudah ada surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah. Berarti sudah memenuhi syarat,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Kantor Pertanahan BPN Kulonprogo Suardi mengaku tidak banyak mengetahui pencairan dana tanah bandara yang dititipkan di PN Wates. Alasannya, masalah itu ditangani langsung Kepala Kanwil BPN DIJ selaku ketua tim pengadaan tanah pembangunan bandara.

Dia juga tak tahu ihwal sengketa tanah bandara tersebut, bahwa sudah berkekuatan hukum atau belum. Namun dia memastikan pencairan semestinya dilakukan setelah ada putusan hukum berkekuatan tetap. “Perlu konfirmasi ke Kanwil BPN DIJ sebagai ketua pelaksana,” pinta Suardi.
“Saya tidak tahu pasti, apakah telah dibayarkan atau belum. Karena nantinya juga terkait tali asih untuk masyarakat (bekas penggarap lahan) dan sebagainya,” sambungnya.

Menurut dia, keempat bidang lahan empat desa terdampak yakni Desa Palihan, Glagah, Sindutan dan Desa Jangkaran, Temon saat proses pengadaan lahan memakai alas hak berupa legger. Yakni daftar dasar petak tanah, semacam dokumen Letter C untuk tanah milik lembaga dan peta desa. Bukti itulah yang dirujuk untuk memberikan kompensasi kepada Pakualaman.
Sedangkan Suwarsi dkk mengajukan bukti kepemilikan tanah berupa eigendom. Dengan bukti itulah Suwarsi menggugat Paku Alam X dan PT Angkasa Pura sebagai pihak turut tergugat.

Suardi enggan mengomentari dokumen kepemilikan tersebut tersebut. “Yang ada data di kami (legger) dan itu yang diproses. Soal eigendom, menjadi ranah pengadilan yang memutuskan. Bukan kewenangan saya untuk mengomentari eigendom,” kilahnya. (tom/kus/yog/mg1)