PASAR Prambanan menjadi wajah sekaligus ikon Kabupaten Sleman di sektor timur. Karena itu pengelolaannya harus baik dan bisa menjadi percontohan untuk pasar-pasar tradisional lain. Pelibatan seluruh pedagang untuk mengelola pasar menjadi hal mutlak yang harus dilaksanakan.

Sejak awal dibangun, Pasar Prambanan terus menjadi perhatian Komisi B DPRD Kabupaten Sleman. Saat ini pasar setinggi lima lantai ini mulai ditempati para pedagang. Dari inspeksi seminggu lalu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sleman Nurhidayat menilai, operasional Pasar Prambanan secara umum tak ada masalah. “Hanya masih ada beberapa yang butuh disempurnakan,” ujar Dayat, sapaan akrabnya, Rabu (15/8).

Selain masih ada banyak los dan kios yang belum ditempati pedagang, septictank yang membeludak karena kapasitasnya kurang besar menjadi catatan Komisi B. “Masa penataan tiga bulan saya kira cukup. Selanjutnya harus sudah berjalan baik,” tutur politikus Partai Amanat Nasional (PAN) asal Dusun Kramen Kebon RT 05/RW 02, Tamanmartani, Kalasan.

Mengenai adanya pedagang yang protes karena tak mendapat tempat strategis, menurut Dayat, itu hal wajar. Sebagai bagian dinamika pasar tradisional. Kendati demikian, mengingat Pasar Prambanan merupakan pasar tradisional terbesar di Sleman, Dayat meminta dinas terkait lebih proaktif untuk menampung keluhan para pedagang.

Dayat mengatakan, Pasar Prambanan dihuni oleh sembilan komunitas pedagang berdasarkan jenis dagangannya. Seperti sayur mayur, sembako, pakaian, dan lain-lain. Mengenai jumlah penghuni pasar, Dayat mendorong adanya keseimbangan antara pedagang asal Sleman dan luar daerah. Sebagai pasar yang berdiri di wilayah perbatasan, Dayat tak memungkiri banyaknya pedagang dari luar Sleman memiliki los atau kios di Pasar Prambanan.

Terutama pedagang asal Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. “Dulu lebih banyak pedagang dari luar Sleman. Sekarang kami nggak menuntut berapa perbandingan persentasenya, yang penting seimbang,” pintanya.

Dayat mewanti-wanti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman agar memprioritaskan pedagang lama untuk mengisi los dan kios. Sedangkan untuk mengisi los dan kios yang masih kosong harus diutamakan bagi pedagang baru asal Sleman dahulu. Sambil dilakukan penataan. Dayat mendorong pedagang-pedagang asal Berbah, Kalasan, dan Prambanan ikut meramaikan Pasar Prambanan. “Semua pedagang harus di-among. Awalnya memang berat, tapi lambat laun pasti jalan,” ucapnya optimistis.

Sebagaimana semangat awal pembangunan Pasar Prambanan, Dayat mengingatkan, bangunan gedung di seberang kompleks Taman Wisata Candi Prambanan itu memang diorientasikan sebagai pendukung sektor pariwisata Kabupaten Sleman. Karena itu, sektor timur harus digarap serius. Dari wilayah Desa Bokoharjo sampai Sumberharjo. Harus ada elaborasi konsep pariwisata terintegrasi. Hal ini tentu membutuhkan peran aktif masyarakat. Sosialisasi program pemerintah harus masif. Untuk memantik ide-ide kreatif masyarakat setempat dalam menangkap peluang guna mendukung pariwisata. “Apalagi ada rencana pembuatan jalur kereta gantung dari Candi Prambanan ke Candi Ratu Boko,” ungkap sosok kelahiran 31 Oktober 1967.

Sebagai ikon wisata pengelolaan Pasar Prambanan pun harus bisa mencerminkan konsep pariwisata. Dari segi bangunan, menurut Dayat, sudah terpenuhi. Di lantai lima atau teratas, misalnya. Tak ubahnya gardu pandang yang bisa menjadi venue swafoto dengan panorama alam Gunung Merapi dan Candi Prambanan. Di lantai itu juga tersedia lahan parkir bagi pengunjung, masjid, serta kafe. Sejak diresmikan beberapa waktu lalu, Pasar Prambanan mulai kebanjiran pengunjung untuk berswafoto hampir setiap sore. Melihat tingginya animo pengunjung, Dayat mengingatkan para penghuni dan pemakai pasar untuk tertib aturan. Misalnya, armada pengangkut sayur. Untuk parkir tetap harus di lantai empat. Di lantai tiga hanya untuk droping sayur. Hal ini supaya tidak mengganggu pengunjung lain dan agar pasar tampak rapi. Apalagi sejak dulu Pasar Prambanan dikenal sebagai pasar sayur 24 jam sejak dulu.
Dayat berharap, Pasar Prambanan harus bisa menjadi tolok ukur penilaian dalam pengelolaan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Sleman. Dalam setiap kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan pasar, pemerintah harus selalu berkompromi dengan para pedagang. Agar menguntungkan semua pihak. Termasuk dalam pengelolaan parkir. Menurut Dayat, parkir kerap menjadi rebutan banyak pihak. Khusus di Pasar Prambanan, Dayat meminta agar masalah itu segera diselesaikan dengan melibatkan semua pihak.
“Tuntutan Komisi B agar seluruh pasar tradisional dikelola dengan baik demi keseimbangan ekonomi daerah. Setidaknya bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan,” ujarnya.

Dengan pengelolaan yang baik, Dayat optimistis, keberadaan pasar tradisional mampu membendung maraknya pertumbuhan toko modern. Sekaligus untuk mengurangi minat masyarakat belanja di toko modern. “Mengenai hal ini harus dipertegas di peraturan daerah. Bukan hanya soal jarak dan zonasi, masalah kuota juga harus diatur per kecamatan,” tegasnya.

Dayat mengapresiasi warga Prambanan yang selama ini berkomitmen tidak mendirikan toko modern. Khususnya warga di sepanjang Jalan Piyungan.
Selain menjadi lahan pemberdayaan ekonomi masyarakat, tata pengelolaan menjadi kunci sukses pasar tradisional. Yang tak kalah penting, pemerintah wajib mengedukasi para pedagang agar tertib menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pasar.(*/yog/mg1)