JOGJA – Ditlantas Polda DIJ meluncurkan Blokir Online bagi registrasi administrasi kendaraan. Langkah tersebut merupakan perwujudan zona integritas oleh Mabes Polri. Layanan tersebut memotong rantai penjualan kendaraan curian.

Kapolda DIJ Brigjen Polisi Ahmad Dofiri mengatakan ada tiga fokus zona integritas. Selain Ditlantas Polda DIJ juga jajaran Ditreskrimsus Polda DIJ dan Polres Sleman. Blokir online diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan kepolisian.

“Terutama jika ada warga yang kehilangan kendaraan. Biasanya untuk blokir harus lapor SKPT, lalu ke serse dan terakhir ke Ditlantas. Dengan sistem ini warga cukup menunggu dan waktunya jauh lebih efisien,” kata Dofiri saat peluncuran Blokir Online di Ditlantas Polda DIJ, Rabu (15/8).

Dofiri mengatakan Blokir Online diawali laporan warga yang kehilangan kendaraan ke Polsek maupun Polres. Selanjutnya SPKT menginput data dalam laporan polisi online.
Data tersebut diteruskan ke unit reserse dan satuan lalu lintas. Ditlanas Polda DIJ dan jajarannya melakukan pemblokiran tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). Selanjutnya kendaraan dinyatakan dalam kondisi bermasalah.
Blokir Online diharapkan mampu menekan angka kriminalitas. Dalam satu tahun, rata-rata 500 kendaraan bermotor hilang. Setidaknya ada 100 ribu unit kendaraan baru di Jogjakarta setiap tahun.

“Antisipasi saat kendaraan dijual ke tangan pembeli dan bisa terlacak saat mengurus administrasi surat-suratnya. Pembeli selanjutnya tidak bisa mengklaim kendaraan, karena surat sudah terdaftar atas nama korban,” ujar Dofiri.

Dirlantas Polda DIJ Kombes Polisi Latif Usman mengatakan blokir sejatinya layanan lama. Sistem tersebut diterapkan saat pemilik pertama telah menjual kendaraan. Tujuannya untuk menghindari adanya pajak progesif. Blokir online juga mampu mengamankan kendaraan yang hilang.

Sesuai tugas pokok fungsi, blokir STNK BNPB menjadi kewenangan kepolisian. Hanya saja penerapannya belum optimal karena adanya multi birokrasi. Latif mengklaim penerapan online memangkas birokrasi sekaligus mencegah korupsi.

“Wujud reformasi birokrasi dalam tubuh satuan lalu lintas kepolisian. Semakin minim persinggungan akan menghindari oknum-oknum nakal,” tegas Latif.
Terkait system tersebut, Latif mengklaim telah berjalan sinergis. Terutama dengan data laporan polisi online yang telah berjalan. Seluruh sistem khususnya SPKT, reserse dan Ditlanas Polda DIJ telah terinput. Tentunya langkah ini melindungi pemilik kendaraan secara hukum.

“Saat melapor ke SPKT, otomatis mendapat perlindungan hukum berupa surat blokir dari Ditlantas. Blokir juga bisa dibuka jika kendaraan telah kembali ke pemiliknya,” ujar Latif. (dwi/iwa/mg1)