GUNUNGKIDUL – Pemkab Gunungkidul tidak berani memanfaatkan dana tak terduga untuk kegiatan diluar kondisi darurat. Anggaran tersebut diantaranya disiapkan untuk penanganan kekeringan.

“Memang masih ada dana sekitar Rp6 miliar, tapi hanya dikeluarkan melalui OPD (organisasi perangkat daerah) terkait dalam bentuk program yang sifatnya darurat,” kata Sekda Gunungkidul Drajad Ruswandono dalam jumpa pers di rumah dinas Bupati Gunungkidul, Selasa (14/8). Hadir juga dalam kesempatan itu Bupati Gunungkidul Badingah.

Sehingga meski masih terdapat anggaran dalam pos belanja tak terduga tersebut tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain, yang tidak bersifat darurat. “Termasuk (untuk) kemiskinan. Dana tak terduga bisa dialokasikan ke mata anggaran lain sesuai dengan kebutuhan,” ucapnya.

Mantan Sekretaris DPRD DIJ itu mencontohkan seperti krisis air, yang menyebar disejumlah wilayah kecamatan. Tapi, lanjut dia, berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, anggaran droping tahun ini masih Rp 350 juta.

Anggota Komisi D DPRD Gunungkidul Heri Nugroho menambahkan pemanfaatan dana tak terduga untuk saat ini, difokuskan pada persoalan krisis air. Sepengetahuanya, anggaran droping air di Dinas Sosial (Dinsos) Gunungkidul sudah habis sehingga perlu dianggarkan.
“Itu kan termasuk kondisi darurat, sehingga dana tak terduga bisa dikeluarkan,” terangnya.

Jika tidak habis, dana tak terduga itu akan masuk dalam sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) dan dipakai pada tahun berikutnya. Prinsipnya, jelas dia, penggunaan pos belanja tak terduga tidak sulit asalkan sesuai dengan peruntukan. “Digunakan untuk tanggap darurat,” jelasnya. (gun/pra/mg1)