HARI ini 15 Agustus, lembaga negara sang pengawal konstitusi (the guardian of fhe constitution) “merenungi” ulang tahunnya yang ke 15. Kemudian 18 Agustus besok kita merayakan hari konstitusi.

Beberapa hari yang lalu, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai hakim baru. Prof Eny Nurbaningsih, guru besar hukum tata negara UGM menggantikan Prof Maria Farida Indrati yang sudah pensiun tepat 13 Agustus 2018.

Maria Farida, satu-satunya hakim MK yang perempuan, juga satu-satunya hakim di MK yang non muslim. Ahli ilmu perundang-undangan dari UI Jakarta ini, dikenal sebagai hakim yang berintegritas tinggi. Berkali-kali MK dilanda krisis kepercayaan karena korupsi dan pelanggaran etik yang menimpa pimpinannya, Maria Farida tetap istiqomah sebagai seorang wakil Tuhan yang memutus keadilan.

Maria Farida Indrati, bukunya yang berjudul Ilmu Perundang-undangan dijadikan “kitab suci” bagi ribuan mahasiswa hukum di seluruh indonesia.

Bu Maria adalah murid dari Prof A. Saleh Attamimi, salah seorang guru besar perundang-undangan di kampus yang sama. Catatan kuliah di kelasnya Prof Attamimi itulah yang disempurnakan menjadi buku ilmu perundang-undangan.

Sepuluh tahun sudah Prof Maria bertugas mengendalikan ketukan palu untuk memutus sengketa konstitusional. Menjadi hakim di lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi sebagai penafsir UUD 1945 (the sole interpreter of the constitution), bukanlah jabatan dan pengabdian yang ringan.

Godaan yang manis dan ancaman yang pahit serta membahayakan nyawa dan keselamatan keluarga adalah taruhannya. Ada hakim-hakim asketis, yang tidak tergoda rayuan kemewahan duniawiyah, tapi nyalinya ciut ketika diancam keselamatan, nyawa dan keluarganya. Sebaliknya, ada hakim atau mungkin pejabat tinggi negara, yang mental keberaniannya selevel dengan Umar Bin Khatab, namun mudah lunglai berhadapan dengan kekayaan harta dan kenikmatan dunia.

Lembaga peradilan dan para hakim di dalamnya, membutuhkan kedua mental tersebut: asketis atau zuhud terhadap dunia, sekaligus berani tak gentar dengan ancaman nyawa.

Apalagi sekelas hakim konstitusi yang kewenangannya menentukan konstitusionalitas produk legislasi kesepakatan parlemen. Hakim MK satu tingkat di bawah kemahakuasaan Tuhan, karena putusannya final and binding. Sudah tidak ada upaya banding dan kasasi lagi jika “takdir” MK sudah diputuskan. Maka disinilah letak sakralitas Mahkamah Konstitusi. Tentu sembilan hakimnya juga harus seperti sembilan Dewa Suci. Tak boleh korupsi, apalagi di goda oleh tarian perut yang menaklukkan hati.

Kewenangannya juga sakral. Selain menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan memutus sengketa pemilu/pilkada,juga memutus pembubaran parpol, dan memutus impeachment terhadap presiden. Bahkan MK juga lah yang memiliki otoritas melindungi dan mempertahankan _(obligation to protect)_hak-hak asasi manusia melalui pintu ijtihad menafsirkan pasal HAM dalam konstitusi.

Selama ini MK cukup dikenal oleh orang-orang awam sering menguji UU. Karena sejak awal berdiri, sudah banyak UU yang rontok di bawah putusan MK.

Satu undang-undang, mulai perancangan, penulisan naskah akademik, public hearing sampai konsultasi, pembahasan hingga pengesahan bisa menghabiskan rata-rata 3 milyar rupiah. Tentu ada yang di bawahnya atau bahkan lebih mahal.

Ada yang pagi hari di senayan mengesahkan undang-undang, siang hari sudah digugat di Mahkamah Konstitusi. Berapa kerugian legislasi jika ada banyak UU yang di uji materi (constitutional judicial review) dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Tidak menutup peluang seorang hakim MK mendapatkan intervensi, sogokan dan rayuan, atau bahkan ancaman: untuk membatalkan sebuah pasal, atau hanya sebuah frase dalam UU.

Ada banyak politisi berkepentingan. Ada banyak kaum pemodal, pelaku bisnis yang bersandar pada regulasi, yang mungkin nasib konstitusionalitasnya berada di tangan para hakim di MK.

Proses legislasi memang mahal, tapi untuk bertarung dalam proses judicial review kadang lebih mahal. Bisa jadi seorang politisi yang terganggu dengan pasal-pasal dalam UU pilkada, berani membiayai milyaran rupiah untuk sebuah gugatan di MK. Atau bisa juga korporasi di sektor farmasi, terancam persaingan bisnisnya karena sebuah UU yang melegalkan produk nikotin. Proses-proses pengujian judicial review, tentu sangat berpotensi korupsi. Inilah yang sering disebut sebagai judicial corruption. Artinya, ada potensi suap kepada hakim untuk memutus sebuah perkara. Putusan yang dihasilkan berbau korupsi.

Catatan tentang MK, perkara sengketa hasil pilkada, jauh lebih besar peluang korupsinya. Ada kandidat kepala daerah yang di backup oleh korporasi tambang, berani maju ke MK demi kemenangan menjadi bupati atau gubernur. Taktik menyuap panitera, menyuap pegawai di MK, karena sulitnya menembus meja sembilan hakim konstitusi, pernah mewarnai isu korupsi di MK.

Beberapa hakim MK bahkan ketua MK, ada yang ditangkap KPK, ada yang didakwa melanggar etik, ada yang dicurugai memperjualbelikan putusan.

Tentu tidak ada maksud mendewakan Bu Maria Farida. Tapi, di tengah godaan dan ancaman, sikap asketisme seorang hakim konstitusi tetap teguh. Sebagai cendekiawan yang terlatih konsisten, walaupun berbeda pendapat dalam memutus perkara (dissenting opinion), tak ada ketakutan sedikitpun. Isu agama tak membuatnya sirna, karena Bu Maria Farida adalah satu-satunya hakim MK Katholik yang minoritas.

Di ulang tahun MK yang ke 15 tahun ini, puluhan hakim sudah silih berganti keluar masuk gedung sakral di jalan medan merdeka. Tapi kita masih butuh hakim negarawan-cendekiawan yang asketis dan pemberani. Yang hidupnya sudah melampaui profanitas dunia.

Kalau masih ada hakim di MK yang kaki dan tangannya merangkul hedonisme dunia, tak lama lagi rumah penjaga konstitusi ini akan ambruk. (ila)

*Penulis adalah dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Sekretaris LPBH PWNU DIJ