GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA

Gara-Gara Pencoretan Bacaleg di DCS

JOGJA – Pengurus dua partai politik (parpol) menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIJ terkait pencoretan nama bakal calon legislatif (bacaleg) dalam daftar calon sementara (DCS) Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Gugatan tersebut disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ, Selasa (14/8).

Adapun gugatan sengketa pemilu tersebut diajukan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai NasDem. Pengurus kedua parpol tersebut meminta para bacaleg yang dicoret KPU DIJ dikembalikan hak-haknya.
Ketua DPW PPP DIJ Amin Zakaria mengungkapkan, semua bacaleg yang dicoret KPU DIJ merupakan kader di daerah pemilihan (dapil) DIJ 6 atau Sleman utara. Amin mengaku sangat dirugikan dengan kejadian itu. Alasannya, dari tiga bacaleg yang diajukan, salah seorang di antaranya yang juga satu-satunya bacaleg perempuan, Sulistyani Yudhawati, dianggap tidak memenuhi syarat karena tidak menyerahkan surat kesehatan jasmani dan rohani. “Surat keterangan dari RS Bhayangkara ditulis sehat dan dipergunakan untuk pencalegan. Seharusnya kan sudah diketahui secara umum,” ujar Amin sebelum mediasi di kantor Bawaslu DIJ, Selasa (14/8).

Karena Sulistyani dinilai KPU DIJ tidak memenuhi syarat (TMS), dua bacaleg lainnya juga dicoret karena syarat kuota keterwakilan bacaleg perempuan 30 persen di dapil tersebut otomatis tidak terpenuhi. Atas keputusan KPU DIJ tersebut, saat ini hanya ada 14 orang bacaleg PPP yang akan bertarung di pileg DPRD DIJ.

Menurut Amin, saat perbaikan berkas surat keterangan sehat sempat disusulkan. Hanya karena keterbatasan waktu, hingga penutupan waktu perbaikan berkas surat tersebut belum bisa dilampirkan. “Karena KPU DIJ sudah berpendirian seperti itu, kami mengajukan keberatan melalui mediasi di Bawaslu DIJ,” ucapnya.

Sementara Partai NasDem DIJ menempuh langkah yang sama lantaran lima bacalegnya dicoret oleh KPU DIJ. Masing-masing di dapil DIJ 1, 2, 3, 4, dan 5. Persoalannya, tiga bacaleg belum melengkapi surat keterangan dari pengadilan negeri dan dua lainnya karena tak melampirkan ijazah.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem DIJ Tommy Nursamsu mengakui, ijazah yang diunggah ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) belum dilegalisasi. “Ada kekhilafan petugas kami. Padahal sebenarnya ada ijazah yang sudah dilegalisasi,” klaimnya.

Kelalaian petugas internal Partai NasDem ternyata kembali terulang saat masa perbaikan berkas. Hal itulah yang akhirnya menyebabkan kelima bacaleg dinyatakan TMS oleh KPU DIJ. Nah, lewat gugatan sengketa di Bawaslu DIJ, Tommy berharap kelima bacaleg yang dinyatakan TMS bisa dimasukkan kembali sebagai peserta Pileg 2019. “Semua persyaratan sudah lengkap dan kami ajukan sebagai bukti di Bawaslu,” ucapnya.

Terpisah, Komisioner KPU DIJ Bidang Hukum Siti Ghoniyatun mengklaim telah melakukan verifikasi berkas bacaleg sesuai peraturan yang berlaku. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, misalnya. Menurut Siti, hal itu diatur dalam pasal 240 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Syaratnya harus surat sehat jasmani, surat kesehatan rohani, dan surat bebas narkoba. Tapi sampai 31 Juli belum ada surat kesehatan rohani,”dalih perempuan yang pernah menjadi komisioner KPU Kulonprogo.

Siti menambahkan, saat verifikasi KPU DIJ melibatkan semua pihak yang bersangkutan dengan persyaratan. Seperti dinas kesehatan untuk tes kesehatan. Juga dinas pendidikan untuk verifikasi ijazah. Maupun kepolisian dan pengadilan.

Sementara itu Anggota Bawaslu DIJ Sri R. Werdiningsih menyatakan, untuk penyelesaian masalah tersebut lembaganya hanya bisa memediasi pertemuan antara pemohon (parpol) dan termohon (KPU DIJ). Jika terjadi kesepakatan antara pemohon dan termohon, hasil mediasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara keputusan Bawaslu DIJ. Namun, jika mediasi tersebut gagal, langkah selanjutnya berupa proses ajudikasi. “Proses ini dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang,” jelasnya. (pra/yog/mg1)