SLEMAN – Sejumlah pecinta burung yang tergabung dalam aliansi dan Forum Kicau Mania mendatangi kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DIJ di Tridadi kemarin (13/8). Aksi mereka dipicu Peraturan Menteri LHK 20/2018 yang dianggap tidak adil terhadap pecinta dan penangkar burung.

Penanggung jawab aksi, Ipan Pranashakti mengatakan keluarnya Permen tersebut mengancam penangkar burung. Membuat ketakutan penangkar karena harus terlibat dalam birokrasi.
“Padahal untuk menangkar burung saja untung-untungan dan untuk ekonomi sudah berat,” kata Ipan.

Dikatakan, Permen mewajibkan para penangkar memiliki CV, hak edar dan melapor ketika menetas dan mati. Para penangkar wajib restocking 10 persen dari hasil ternak.

“Kalau kami melepaskan seribu anakan murai ke hutan, kami sanggup, tapi apa pemerintah dapat menjamin bebas panjarahan di hutan?” ujar Ipan.
Dia menyayangkan sikap pemerintah terhadap penjarah yang dianggap minim penindakan. “Karena yang menghabiskan Murai Batu di alam adalah penjarah, bukan penangkar,” kata Ipan.

Dia menyebut ada beberapa dampak sosial yang timbul. Jasa kargo sudah tidak mau menerima pengiriman burung Jalak Uren, Murai Batu dan Pleci. Akibatnya, para penangkar di DIJ kesulitan mengirim.

Dia menuding Kementrian LHK tidak melakukan riset mendalam saat penyusunan Permen. Akibatnya, beberapa spesies burung yang sudah langka justru tidak terakomodasi.

Spesies seperti Anis Merah saat ini sudah tidak ada. Justru populasi Murai Batu yang melimpah malah masuk ke Permen. “Ini menjunjukkan penyusunan Permen tidak objektif,” kata Ipan.

Pihaknya meminta pemerintah menindaklanjuti tujuh poin tuntutan. Yakni menolak dan meminta Permen No 201/2018 dicabut, dan meminta komunitas dilibatkan dalam pembahasan Permen pengganti.

Mereka juga menuntut fasilitasi penangkar dengan syarat yang tidak memberatkan, menindak penjarahan satwa di alam, dan objektif dalam perumusan regulasi satwa dilindungi. Ada pula tuntutan menunda penindakan hukum minimal 3 tahun bagi penangkar sejak Permen baru diundangkan, serta pemerintah tidak mengintervensi lomba burung kicau.

Kepala BKSDA DIJ Junita Parjanti mengatakan Permen tersebut bertujuan melindungi spesies yang berpotensi terancam punah. Sesuai instruksi, pihaknya akan melakukan pendataan pada penangkar burung.

Tugas BKSDA, kata Junita, selain pendataan juga pendampingan serta sosialisasi. Sehingga Permen yang disahkan sejak 11 Juli 2018 itu dapat tersosialisasi dengan baik.
“Untuk sementara aspirasi akan kami tampung dan sampaikan ke Pusat,” ujar Junita. (har/iwa/mg1)