JOGJA – Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) Budhi Susilo terus berupaya menggusur keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di depan toko-toko sepanjang Jalan Malioboro.

Gugatan kepada wali kota Jogja di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogjakarta ternyata belum cukup bagi Budhi untuk menggolkan niatnya itu. Kini giliran Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIJ Muhammad Mansur yang digugat di PTUN Jogjakarta.

Mansur dituding telah melanggar Peraturan Wali Kota Jogja (Perwal) Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan PKL Kawasan Khusus Malioboro. Ini terkait desain pembangunan kawasan semi pedestrian Malioboro. Sebab, dalam desain tersebut tetap menampilkan lapak PKL di depan toko-toko sepanjang Malioboro. Di sisi lain, Pemkot Jogja merespons tuntutan Budhi ihwal penataan PKL dengan menunggu penyelesaian proyek revitalisasi pedestrian Malioboro dan pembangunan sentra PKL di lahan bekas Bioskop Indra.

Budhi mengingatkan, pasal 11 Perwal 37/2010 menyebutkan bahwa PKL yang akan menempati lahan untuk jualan harus seizin pemilik toko. “Padahal kami tak pernah mengizinkan,” klaimnya, Selasa (14/8).

Pada desain yang diterbitkan 2017 lalu itu terlihat PKL diberi tempat sekitar 2,5 meter atau berjarak hanya 2,4 meter dari lahan toko. Terkait itu, pria yang akrab disapa Cuncun itu mengaku sudah tiga kali melayangkan surat dan permintaan audiensi ke Dinas PUP-ESDM DIJ. Termasuk surat terakhir tertanggal 9 Agustus 2018 yang tak pernah dibalas sampai, Selasa (14/8). “Sebagai penanggung jawab desain, Plt kepala Dinas PUP-ESDM DIJ harus bertanggung jawab. Biar dijawab sekalian di PTUN Jogjakarta,” katanya.

Budhi mengaku selama ini belum pernah diajak sosialisasi terkait penataan kawasan semi pedestrian Malioboro. Termasuk pemanfaatan lahan bekas Bioskop Indra.

Sementara itu, Mansur mengaku belum tahu adanya gugatan atas namanya di PTUN Jogjakarta. Kendati demikian, Mansur menegaskan bahwa penataan PKL merupakan ranah Pemkot Jogja. Pemprov DIJ hanya menata lokasinya. Untuk desainnya, Mansur menyebut, itu baru sebatas rencana. “Bisa dilakukan atau tidak. Bisa saja dibatalkan. Kalau disepakati pemilik toko dan PKL,” ujarnya.

Mansur mengklaim, desain pembangunan kawasan semi pedestrian Malioboro sudah disosialisasikan kepada para pemilik toko dan PKL Malioboro sebelum dimulainya pekerjaan proyek revitalisasi.

Tapi, Mansur kembali menegaskan, selama ada kesepakatan antara pemilik toko dan PKL, desain tersebut bisa diubah. “Prinsipnya sama-sama berdagang. Tidak semena-mena menggusur,” tandasnya.

Mansur menambahkan, sesuai rencana pekerjaan revitalisasi sisi barat Malioboro harus rampung pada Desember mendatang. Demikian pula pembangunan proyek di bekas Bioskop Indra. Kendati demikian, Mansur mengaku belum tahu pemanfaatanya setelah jadi nanti. Mansur kembali beralasan bahwa hal itu menjadi ranah Pemkot Jogja. “Yang penting selesai fisik dulu, baru berfikir siapa yang mau menempati,” katanya. (pra/yog/mg1)