Sejumlah Rumah di Pedukuhan Doga Dihuni PGOT
GUNUNGKIDUL – Kepala Desa Nglanggeran, Patuk Senen meradang. Gara-garanya, kompleks perumahan di Pedukuhan Doga dihuni pengemis, gelandangan, dan orang telantar (PGOT). Padahal, pemerintah desa (pemdes) belum pernah diajak koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
”Tidak ada koordinasi langsung menempati. Ada sekitar delapan KK (kepala kelaurga),” kata Senen saat ditemui kemar, Senin (13/8).

Dia menjelaskan, informasi keberadaan penghuni PGOT tersebut diperoleh dari warga. Sebagai antisipasi, kemudian pemdes menindaklanjuti dengan pengecekan dan pendataan.
”Kalau ada apa-apa bagaimana? Ini kan masuk wilayah kami,” ujarnya.
Dari pengamatannya, bangunan PGOT belum layak. Belum didukung dengan sarana memadai. Akses jalan, misalnya. Akses utama menuju bangunan hanya berupa jalan setapak. Saking ekstremnya, sepeda motor sekalipun sulit menembusnya.

”Sejumlah bangunan mengalami retak di sana sini. Efek hujan tahun lalu menyisakan bekas longsoran juga belum ditalud,” ucapnya.
Apa sudah berkomunikasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Gunungkidul? Senen menggelengkan kepala. Menurut dia, keberadaan PGOT di wilayahnya masih samar-samar. Pemdes maupun masyarakat tidak paham betul dengan fungsi bangunan rumah itu. Sebab, saat sosialisasi beberapa waktu lalu hanya disebutkan mengenai rencana pembangunan kompleks perumahan.
”Sehingga kepada pihak terkait harapan kami segera dituntaskan persoalan ini,” harapnya.

Suparman, seorang PGOT mengaku nekat menghuni karena tidak punya pilihan lain. Dasarnya adalah nomor undian rumah dari Dinas Sosial DIJ. Di sini, pria ber-KTP Temanggung, Jawa Tengah ini tinggal bersama istri dan anaknya sejak Minggu (12/8).

”Belum ada fasilitas air bersih, maupun listrik. Kami hanya menggunakan penerangan sentir (lentera) pada malam hari,” tuturnya.
Pria berusia 45 tahun ini juga bercerita bahwa dirinya memilih tinggal di Pedukuhan Doga setelah berhenti sebagai pemulung. Di rumah nomor 33, Suparman belum memiliki gambaran masa depannya.

”Untuk beras mungkin bisa bertahan sebulan. lauk beli menggunakan sisa uang,” tuturnya.
Ketika disinggung mengenai anaknya yang masih berusia tujuh tahun, Suparman mengatakan, sementara waktu putus sekolah. Rencananya, dia akan mendaftarkannya di sekolah terdekat.

”Terpaksa keluar karena pindah Gunungkidul,” kata pria yang sehari-hari selalu jalan kaki ini.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Gunungkidul Siwi Irianti ketika dimintai keterangan lebih banyak menjawab tidak tahu. Sebab, sejak awal tidak ada koordinasi antara pemprov dan pemkab.

“Laporan dari teman-teman yang dulu memang tidak ada koordinasi dengan kabupaten,” katanya singkat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DIJ Untung Supriyadi ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon belum ada tanggapan. Dihubungi melalui pesan singkat belum ada jawaban. (gun/zam/mg1)