TEKAN KOMITMEN: Gubernur HB X bersama wali kota dan para bupati se-DIJ, rektor UGM, dan para OPD menandatangani komitmen dalam peluncuran Rencana Aksi Daerah (RAD) di Gedung Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Senin (13/8).
(SETIAKY A. KUSUMA/RADAR JOGJA)

Gubernur: Itu Bukan Pekerjaan Tambahan!

JOGJA – DIJ menjadi provinsi kedua setelah Riau yang meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) 2018-2022. RAD merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SGDs). Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengajak para bupati, wali kota, dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berkomitmen menuntaskan 17 program SDGs.

Ke-17 program itu, kata HB X, bukanlah pekerjaan tambahan bagi para OPD, melainkan harus dimasukkan dalam program pokok. Dia meminta untuk memprioritaskan SDGs dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). “Program-program itu bukan pekerjaan tambahan. Masalahnya birokrasi kita itu, kalau ada materi lain itu (dianggap) pekerjaan tambahan,” tegasnya dalam sambutan saat Peluncuran RAD di Gedung Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Senin (13/8).

Untuk efektivitas, gubernur meminta para pemimpin daerah untuk berkoordinasi dengan Bappeda agar tidak ada pembiayaan ganda dari provinsi maupun kota/kabupaten. Oleh karena itu harus menghindari program kerja yang sama.

“Jangan hanya lanjutan, lanjutan, lanjutan (program) kui opo kalimate, yang penting argumentasi harus bisa dibangun kalau memang program itu berkelanjutan,” tuturnya.

Selain itu, dengan mulai melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 17 goals itu dinilai dapat lebih mudah tercapai. Karena 17 goals merupakan pengembangan dari goals yang tadinya hanya berjumlah delapan. Sehingga pemerintah DIJ perlu membuka diri dengan LSM. “Mereka juga paham bagaimana mengonsolidasikan potensi mereka pada masyarakat Jogja,” kata HB X. (tif/laz/mg1)