SLEMAN – Putri sulung Presiden RI 4 Alissa Qotrunnada Munawaroh atau Alissa Wahid meminta para tokoh politik fokus pembangunan bangsa. Dia melihat para politisi terlalu sibuk dengan kepentingan sesaat.
Termasuk pertarungan tahun politik yang memperebutkan suara dan simpatik dari masyarakat. Alissa memandang pertarungan para politisi tergolong praktis. Sementara untuk membangun bangsa belum sepenuhnya total.
Ditambah lagi adanya pertikaian yang tak kunjung reda di level masyarakat khususnya para pendukung masing-masing. Menurutnya, masih menjadi tantangan tersendiri karena belum semua politisi bersikap dan sifat seorang negarawan.

”Apalagi masih maraknya pertikaian di kalangan masyarakat yang memanfaatkan isu sensitif,” jelasnya ditemui usai acara Temu Nasional Penggerak Jaringan Gusdurian di Asrama Haji Jogjakarta, Sabtu (11/8).
Alissa tidak menampik sentimen agama masih menjadi komoditas segar. Celah ini pula yang kerap dimanfaatkan partisipan politik hingga politisi dalam menggaet masyarakat. Bahkan menjadi komoditas dalam mewarnai pemilihan calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (cawapres) Pemilu 2019.
Dalam level ini, sejatinya masyarakat lebih memiliki peran andil. Tidak hanya pasif namun aktif menyuarakan kepentingan bangsa. Termasuk menjadi kontrol sosial bagi para pejabat negara maupun politisi di Indonesia.

”Masyarakat bisa menuntut para politisi untuk mengedepankan masa depan bangsa dalam jangka panjang. Jangan sampai masa depan bangsa diabaikan hanya untuk kepentingan lima tahunan,” ujarnya.
Imbas dari sentimen agama adalah munculnya kebencian. Bahkan jika dirunut sikap ini menjadi embrio perpecahan bangsa. Untuk itulah dia mendorong seluruh elemen bangsa berpolitik secara cerdas dan bijak.

”Lebih ketat memperhatikan hoax, seperti Pilkada Jakarta, jangan terulang lagi situasinya. KPU dan Banwaslu harus mempertimbangkan hoax sebagai fake news. Jadikan ujaran kebencian, hasutan untuk melakukan kekerasan sebagai parameter utama untuk menegur kelompok-kelompok pendukung calon,” tegasnya.

Pada masa-masa pertarungan politik, menurut Allisa, sewajarnya mengedepankan program. Terutama program sebagai solusi permasalahan masyarakat seluruh golongan. Dalam konteks tersebut masyarakat bisa memilih pemimpin yang sesuai visi misi walau tanpa sentimen agama.

KPU dan Banwaslu, lanjutnya, harus mempertajam peran pengawasan. Terutama pemanfaatan informasi hoax dan isu sentimen agama. Setidaknya dapat masuk dalam materi aturan baku agar setiap kontestan berpolitik secara bersih. (dwi/ila/mg1)