JOGJA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ sudah melakukan kajian untuk menentukan solusi jangka panjang penanganan kekeringan. Namun, hasil kajian ini masih perlu dibahas lagi untuk merancang arah kebijakan.

“Untuk membahas langkah kronkrit yang direkomendasikan apa,” jelas Kepala BPBD Biwara Yuswantara saat dihubung, Minggu (12/8).
Biwara menyatakan, butuh solusi yang komprehensif untuk mengatasi kekeringan. Disesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Sebab, dampak kekeringan di setiap kabupaten berbeda. Dari itu, solusi penanganan kekeringan ada yang cukup dengan embung. Ada pula yang harus dengan perbaikan saluran.

”Perlu juga dipetakan solusi pendek dan jangka panjang,” katanya.
Setelah menjadi rekomendasi kajian, kata Biwara, dilanjutkan menjadi kebijakan. Namun, untuk menjadi kebijakan perlu ditelaah lagi. Itu untuk membagi mana yang menjadi kewenangan pemprov dan kabupaten.

“Tidak bisa cepat, tapi memang Gunungkidul sudah diprediksi dan diperhitungkan, dengan anggaran APBD sebesar Rp 600 juta tanpa anggaran tak terduga bisa diatasi untuk 11 kecamatan, berdasar pengalamaaan 2017,” bebernya.

Dia mengaku distribusi droping air banyak menemui kendala. Seperti akses jalan terlalu sempit. Padahal, droping merupakan satu-satunya penangananan krisis air bersih di sebagian wilayah di Gunungkidul. “Lantaran tak ada sumber mata air,” katanya.

Menurutnya, pada tahun 2017 BPBD DIJ membangun sebuah embung di Gunungkidul. Anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hingga minggu kemarin embung tersebut masih berfungsi maksimal. (tif/zam/mg1)