SLEMAN – Belum banyak kamera pemantau atau Closed Circuit Television (CCTV) terpasang di wilayah hukum DIJ. Keberadaan CCTV ini diperlukan untuk memantau tindakan kriminalitas di jalanan. Terlebih juga dapat diandalkan untuk melacak pergerakan atau kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran hukum.

Di Sleman saja misalnya, idealnya ada tiga ribu hingga lima ribu kamera pemantau untuk menjangkau seluruh wilayah.

Kapolres Sleman AKBP Muchamad Firman Lukmanul Hakim mengungkapkan, lima ribu CCTV itu tak hanya sebagai alat pemantau. Tetapi juga diharapkan bisa menekan angka kriminalitas di jalanan.

”Terutama CCTV yang menghadap jalan, agar bisa melacak pergerakan maupun kejadian. Komposisi pemasangannya 30 persen menghadap lokasi usaha dan 70 persen menghadap jalan raya,” ujarnya ditemui Sabtu (11/8).

Dia mengungkapkan, selama ini beragam upaya dilakukan Polres Sleman untuk menekan angka kriminalitas jalanan. Mulai dari patroli rutin hingga pendampingan ke masyarakat maupun sekolah. Namun, upaya ini ternyata belum optimal dalam memberantas angka kejahatan jalanan.

Salah satu cara efektif, menurutnya, dengan dilakukan pengawasan melalui kamera pemantau itu. Tidak hanya dari instansi pelat merah, warga, dan instansi swasta bisa turut serta dalam memasang di sekitar lokasi mereka.

”Bahkan bisa diawali dari pemasangan di lingkungan sekitar rumah maupun unit usaha. Butuh peran masyarakat untuk menekan kejahatan, tidak cukup polisi dan instansi lainnya. Warga bisa ikut andil dengan pemasangan CCTV. Sangat membantu terutama untuk ungkap kasus,” jelasnya.

Perwira menengah dua melati ini menegaskan Jogjakarta keseluruhan dan Sleman khususnya membutuhkan ribuan CCTV. Pemasangan menyasar sejumlah lokasi rawan tindakan kriminalitas jalanan. Terutama kawasan yang sepi arus lalu lintas dan lampu penerangan jalan raya.

”Pemasangan CCTV menurutnya dapat membantu penyelidikan dan penyidikan,” ungkapnya.

Adanya rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti bagi kepolisian. Permasalahan selama ini adalah minimnya data dan saksi di wilayah tertentu.

”Seperti kasus lempar batu di Godean, Sleman bisa terungkap karena ada rekaman CCTV. Padahal saat itu tidak ada saksi yang melihat langsung kejadiannya,” katanya.

Dia menuturkan, adanya CCTV memang sangat diperlukan, namun di satu sisi menjadi kendala bagi pemerintah maupun kepolisian untuk pengadaan. ”Kami mengimbau warga maupun instansi swasta turut serta dengan pemasangan CCTV ini di lokasi sekitar rumah atau usaha mereka,” ungkapnya.

Diketahui data tahun lalu, dari total kasus kriminal yang ditangani kepolisian sebanyak 4.795 kasus. Dari angka itu, Polres Sleman menangani kasus kriminal paling tinggi sebanyak 1.590 kasus. Disusul Polresta Jogjakarta 1.062 kasus, Polres Bantul 818 kasus, Polres Kulonprogo 384 kasus, dan Polres Gunungkidul dengan 249 kasus. Sementara Polda DIJ sendiri menangani 662 kasus.

Terkait anjuran pemasangan CCTV, imbauan juga dikeluarkan oleh Polda DIJ. Kabid Humas Polda DIJ AKBP Yuliyanto mengusulkan adanya penambahan CCTV di lokasi rawan. Terutama instansi pemerintahan yang memiliki tugas pokok fungsi dan anggaran pengadaan.

Kapolres Sleman medio 2016 ini menilai jumlah CCTV saat ini belum ideal. Namun fungsi dari alat perekam tersebut tergolong efektif. Terbukti rekaman CCTV ruas jalan raya mampu menjadi modal penyelidikan dan penyidikan.

”CCTV pemerintah tentu yang high resolution karena fungsinya lebih kompleks. Wajib perawatan juga, jangan sampai tidak berfungsi, padahal fungsinya untuk merekam seharian penuh,” katanya. (dwi/ila/mg1)