MAGELANG – Masih langka pemerintah mau mencari masukan dari masyarakat melalui survei kepuasan publik terhadap layanannya. Apalagi jika institusi tersebut merupakan salah satu kesatuan Polri. Tetapi, itu tidak berlaku bagi Polres Magelang Kota di bawah kepemimpinan AKBP Kristanto Yoga Darmawan.

Menggandeng Universitas Tidar (Untidar) Magelang, survei dilakukan selama beberapa hari. Hasilnya, kepuasan publik terhadap pelayanan Polres Magelang Kota mendapat kategori B dengan rentang nilai 62.51-81.26. Survei kepuasan ini merupakan kegiatan pertama mencari feedback masyarakat, setelah sekian tahun Polres Magelang Kota berdiri.
“Itu murni hasil survei tim Untidar yang kredibel. Kami melihat hasil ini baik, karena memang baru pertama kali. Ini terobosan yang baik untuk ke depannya,” kata kapolres, Kamis (9/8).

Tidak ingin hasil survei jelek, kapolres mengaku harus melakukan banyak pembenahan secara internal terlebih dahulu, menyangkut sarana dan prasarana, termasuk sumber daya manusianya. Hal yang pertama dibenahi adalah ruangan dan mekanisme dalam pelayanan SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).
“SPKT itu bagaikan pintu gerbang untuk masyarakat. Yang lapor kehilangan barang, kriminalitas hingga kecelakaan akan masuk ruangan SPKT. Lha kalau ruangan dan layanan jelek, otomatis kepuasannya rendah dong. Makanya itu yang kami benahi terlebih dahulu,” tuturnya.

Setelah itu dilanjutkan mengubah ruangan aula di Mako 2 Polres Magelang Kota sebagai ruang layanan SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor). Ruangannya menjadi ber-AC dan cukup luas. Bekas ruangan layanan SIM, kemudian dijadikan ruang layanan SKCK.

Pembenahan ini langsung berdampak positif pada kepuasan masyarakat. Terbukti dari hasil survei yang menyasar 155 orang dengan rentang usia 20-40 tahun ini. “Survei ini juga bagian dari upaya reformasi birokrasi Polri. Dari hasil ini kami bisa melihat kepuasan publik seperti apa. Termasuk apa yang masih menjadi kekurangan kami selama ini. Kekurangan ini yang harus kami benahi,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Tim Survei Joko Tri Nugroho mengutarakan, sistem survei yang dipakai menggunakan metode kuisioner dan indeks kepuasan masyarakat. Ada beberapa instrumen sebagai tolak ukurnya. Antara lain, prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, objeknya bidang pelayanan Intelkam, Lalu Lintas, SPKT, dan dibagi lagi dalam 10 pelayanan. Kemudian kejelasan petugas pelayanan, SOP pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, target, dan keadilan dalam menerima pelayanan.

“Instrumen lainnya keadilan dalam menerima pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan pelayanan, dan keamanan pelayanan. Setelah kami hitung, hasilnya berkategori baik atau B. Selain hasil ini, kami juga sampaikan kekurangan agar bisa menjadi evaluasi dan dapat ditingkatkan lagi ke depan,” tandas Joko. (dem/laz/mg1)