Pemprov DIJ Upayakan Win-Win Solution

JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mendorong Pemkot Jogja segera menyelesaikan masalah penataan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Malioboro. HB X enggan menanggapi gugatan Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) Budhi Susilo terhadap wali kota Jogja di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Budhi menggugat wali kota Jogja karena merasa dirugikan dengan keberadaan PKL di Malioboro. Sementara Pemkot Jogja dinilai tak tegas menegakkan aturan penataan PKL.
HB X menegaskan, penataan kawasan Malioboro merupakan kewenangan Pemkot Jogja. “Maunya (Budhi, Red) tuntutannya apa saya nggak mengerti. Ya saya tak bisa komentar,” ujar HB X, Selasa (8/8). “Itu di tingkat dua (pemkot, Red) kok, bukan saya,” sambungnya.

Meski tak mau menanggapi masalah tersebut, HB X menilai, gugatan ketua PPM terhadap wali kota Jogja hanya persoalan miskomunikasi. “Ya didialogkan saja,” pintanya.

Sementara itu Sekprov DIJ Gatot Saptadi menyatakan telah berkoordinasi secara intensif dengan Pemkot Jogja untuk mencari jalan keluar masalah penataan PKL Malioboro. Menurut Gatot, jalan tengah penyelesaian masalah itu tak bisa saklek secara tertulis. “Tapi win-win solution-nya tidak bisa hitam putih,” katanya.

Gatot menjelaskan, sejauh ini belum ada solusi yang bisa diputuskan. Alasannya, jika memindahkan PKL, saat ini belum ada tempat untuk relokasi. Lahan bekas Bioskop Indra direncanakan menjadi tempat relokasi PKL. Namun, proses pembangunan semacam mal PKL di lahan tersebut baru saja dimulai. Karena itu, tidak mungkin PKL dipindahkan dalam waktu dekat ini. “Nanti kami optimalkan dengan sarana yang ada,” janjinya.

Di bagian lain, adanya tudingan dari PPM bahwa para PKL Malioboro menyalahgunakan lahan milik mereka, Gatot menyangsikannya. “Harus dilihat fisik sertifikatnya seperti apa dulu. Kalau bicara eyel-eyelan ya itu Sultan Ground,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malam Malioboro Sukidi menyesalkan langkah Budhi Susilo yang memilih jalur hukum untuk menyelesaikan masalah PKL di depan toko milik anggota PPM. Sukidi mengklaim, ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan. “Kan bisa berembuk cari solusi bersama,” katanya.

Menurut Sukidi, keberadaan PKL di selasar toko sepanjang Malioboro siap ditata, tanpa harus direlokasi. Tinggal bagaimana teknis penataannya, supaya akses pengunjung ke toko-toko tersebut tidak terganggu. Sedangkan para PKL tetap bisa berjualan di kawasan itu.

“Misal dikurangi keluasannya atau bagi PKL yang menempel toko digeser menghadap ke pedestrian,” usulnya.

Sukidi mengatakan, relokasi PKL memang akan menyelesaikan semua masalah yang dikeluhkan anggota PPM. Tapi, menurut Sukiti, hal itu bukan satu-satunya jalan keluar dari masalah tersebut. “Kalau tidak ada PKL di Malioboro saya jamin pasti jadi sepi. Karena PKL ini kan sudah jadi ikon pariwisata Malioboro, itu pun kalau semua pihak jujur mengamatinya,” klaim Sukidi. (tif/ita/yog/mg1)