PURWOREJO – Delapan bakal calon anggota DPRD (BCAD) Kabupaten Purworejo gagal mengikuti proses selanjutnya dalam tahapan Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purworejo menyatakan enam orang tidak memenuhi syarat akibat tidak mampu melengkapi syarat administrasi yang diperlukan dan dua ditarik oleh partai politik (parpol).

Hal itu terungkap dalam penyampaian berita acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan BCAD Purworejo pada Pemilu 2019 yang digelar di aula KPU setempat, Rabu (8/8). “Total BCAD yang masuk dari 12 parpol di luar PSI (Partai Solidaritas Indonesia, Red) sebanyak 448 orang. Berkurang menjadi 440 orang karena 6 orang TMS dan 2 ditarik oleh parpol,” kata Divisi Pemantauan, Pemungutan, Pemungutan Suara, Data, dan Informas Widya Astuti.

Widya menambahkan jika selama proses perbaikan setidaknya ada penggantian BCAD yang dilakukan lima parpol. Kelima parpol itu meliputi Gerindra, PDI Perjuangan, PAN, dan Nasdem yang mengganti satu orang BCAD. Sementara Partai Berkarya melakukan pergantian terhadap dua BCAD.

Delapan orang yang dinyatakan TMS berasal dari PKB tiga orang. Sedangkan Berkarya, Gerindra, dan Hanura masing-masing satu orang. Keenam orang ini tidak melakukan proses perbaikan selama masa perbaikan yang diberikan. “Khusus untuk PSI, mereka mengajukan 23 orang. Tapi setelah dilakukan penelitian hingga 7 Agustus sudah lengkap dan tidak dilakukan perbaikan. Otomatis secara keseluruhan jumlah parpol yang mengikuti Pemilu 2019 di Kabupaten Purworejo 13 parpol dan BCAD 463 orang,” imbuh Widya.

Ketua Panwas Kabupaten Purworejo Rinto Hariyadi mengatakan, ihaknya akan terus mengawal dan mengawasi sampai BCAD tersebut menjadi daftar calon tetap (DCT). Beberapa tahapan yang akan dijalani juga akan dicermati dan meminta masyarakat untuk turut mengawal. “Setelah nanti ada penyampaian DCS ke publik, ada tanggapan dari masyarakat. Kami mendorong masyarakat turut mencermati jika memang ada calon yang bermasalah,” ujar Rinto.

Dan jika ditemukan permasalahan tersebut, pihaknya meminta agar masyarakat melaporkan ke KPU Purworejo untuk dilakukan klarifikasi. Dan jika laporan tersebut benar, KPU harus segera melakukan tindak lanjut. “Mari kita bersama untuk mengawasi masih adakah calon legislatif yang bermasalah atau tidak,” ajaknya. (udi/din/mg1)