Tahun 2015 pemerintah telah mengeluarkan Perpres No 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Isinya mengamanatkan pencapaian target 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi pada tahun 2019.

“Untuk pemenuhan target akses sanitasi 100 persen, peran dan komitmen pemerintah daerah selaku pelaksana pengelolaan sektor sanitasi sangat diharapkan untuk memastikan seluruh warganya mendapatkan akses sanitasi,” kata Direktur Pengembangan Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) Cipta Karya Dodi Krispratmadi.

Salah satu cara untuk mencapai target itu adalah dengan membentuk city alliance yang merupakan aliansi berskala internasional. Dodi berharap dalam aliansi ini terdapat tukar pendapat yang bisa meningkatkan pemahaman dan pengelolaan sanitasi. Nantinya, pengelolaan ini akan terintegrasi dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.

Dengan adanya aliansi ini, masing-masing kota yang menjadi anggota city alliance dapat menerapkan sistem pengelolaan sanitasi yang baik. “Sangat besar harapan kami, kabupaten atau kota yang tergabung dalam city alliance bisa meningkatkan pengelolaan sanitasi secara berkelanjutan, sehingga menjadi inspirasi bagi daerah lainnya,” ungkap Dodi.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman saat ini tengah serius mengatasi permasalahan pencemaran sumber air akibat sampah domestik. Bupati Sleman Sri Purnomo (SP) menuturkan, pada tahun 2018 Pemkab Sleman telah membangun 1.497 unit Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) individu di delapan kecamatan.

SP menyebut, sepanjang tahun 2017 pihaknya telah membangun 124 IPAL komunal yang tersebar di 14 kecamatan. “Tahun 2018 ini akan dibangun lagi 7 IPAL komunal di 7 kecamatan,” bebernya.

Menurutnya, untuk meminimalisasi pembuangan sampah rumah tangga, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman telah melayani 2.765 pelanggan serta memberikan pelayanan penyambungan jaringan air limbah terpusat. Sebanyak 88,7 persen masyarakat Sleman mendapatkan air minum dan air bersih dari sumber yang terlindung. “Dari jumlah tersebut 28,92 persen di antaranya mendapat layanan penyediaan air minum perpipaan,” jelasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, tahun 2017 jumlah keluarga yang mendapat sanitasi layak mencapai 96,07 persen atau sejumlah 311.919 kepala keluarga (KK). Ini meningkat 12,61 persen dibanding tahun 2015. Dari kondisi tersebut masih terdapat 12.767 KK yang masih menggunakan jamban tidak aman.

Oleh karena itu sejak tahun 2016 Pemkab Sleman telah bekerjasama dengan Bremen Overseas Research And Development Association (BORDA) Indonesia dalam meminimalkan kawasan kumuh serta memenuhi akses sanitasi layak di Kabupaten Sleman. Kerja sama itu dilakukan untuk mewujudkan sanitasi berbasis masyarakat yang berkualitas dan terjangkau. (har/laz/fn)