JOGJA- Sengketa tanah bandara Kulonprogo makin pelit. Kini sengketa tak hanya melibatkan Kadipaten Pakualaman melawan Suwarsi dkk yang menjadi keturunan GKR Pembayun alias Waluyo alias Ratu Kedhaton semata. Namun para pihak yang bersengketa bertambah dengan kehadiran keturunan GKR Pembayun dari trah Tjakraningrat.

“Kami telah mengajukan pemblokiran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ungkap Wartono Wirjasaputra, penasihat hukum keturunan Pembayun Tjakraningrat Selasa (7/8).

Upaya pemblokiran dilakukan pascaputusan Pengadilan Negeri (PN) Jogja pada 19 Juli lalu. Putusan dalam perkara No. 102/PDT.G/2017/PN Yyk itu mengadili gugatan Suwarsi dkk melawan KGPAA Paku Alam X sebagai tergugat dan PT Angkasa Pura sebagai pihak turut tergugat.

Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Hapsoro SH intinya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Di pihak lain hakim juga menolak untuk seluruhnya atas gugatan rekovensi yang diajukan Paku Alam X.
Tentang upaya pemblokiran itu dilakukan karena kliennya merupakan keturunan atau ahli waris yang sah dari GKR Pembayun. Berdasarkan sejarahnya, Pembayun yang menjadi istri Sis Tjakraningrat dari Madura merupakan putri Susuhunan Paku Buwono (PB) X dengan GKR Emas atau GRAy Moersoedarinah, putri Sultan Hamengku Buwono (HB) VII.

Moersoedarinah merupakan pemilik eigendom (sertifikat hak milik) No. 674 verponding No. 1511 tertanggal 19 Mei 1916 di Kecamatan Temon, Kulonprogo, seluas 12/939.064 meter persegi. Sebagian tanah itu kini dipakai untuk lokasi bandara.

Sebelum munculnya gugatan dari Suwarsi, ganti rugi tanah bandara hendak dibayarkan PT Angkasa Pura kepada Kadipaten Pakualaman. Nilainya Rp 701 miliar. Pembayaran itu dilakukan karena selama ini tanah bandara itu diyakini sebagai tanah Pakuaalamanaat Grond (PAG) atau tanah kadipaten.

Namun pembayaran urung direalisasikan karena adanya gugatan Suwarsi. Apalagi dalam gugatan itu menyertakan bukti bahwa tanah bandara itu merupakan milik GRAy Moersoedarinah binti Moertedjo yang merupakan nama muda HB VII sebelum menjadi raja.

“Eigendom No. 674 verponding No. 1511 tertanggal 19 Mei 1916 merupakan dokumen asli yang menjadi hak klien kami. Sekarang dokumen itu dikuasai oleh trah Pembayun abal-abal secara melawan hukum,” tuding Wartono.

Karena mengklaim sebagai ahli waris yang benar dan sah dari Ratu Pembayun, Wartono mengingatkan agar pencairan ganti rugi tanah bandara dilakukan secara hati-hati. Ganti rugi itu sudah seharusnya diberikan kepada kliennya sebagai ahli waris yang sah.

“Kalau sampai diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak akan mengandung risiko hukum. Kami sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, uang ganti rugi bandara adalah uang negara,” ingatnya.

Lewat gugatan rekovensi itu Pakualaman menginginkan uang ganti rugi tanah bandara senilai Rp 701 miliar dapat segera dicairkan. Kini upaya pencairan bertambah rumit dengan munculnya upaya hukum dari trah Pembayun Tjakraningrat.

Wartono juga mengkritisi klaim Pakualaman maupun putusan hakim yang menyebutkan, sebagai warga pribumi Moersoedarinah tidak bisa memiliki eigendom. Pertimbangannya, sebagai pribumi tunduk dengan hukum adat dan bukan hukum barat.

“Informasi itu menyesatkan. Pribumi atau bumiputera itu dapat memiliki eigendom berdasarkan Staatsblad 1873 No. 38 tentang pendaftaran dan pemindahan eigendom. Jadi tidak benar kalau orang pribumi tidak bisa punya eigendom,” bantahnya.

Di tempat sama, BRM Munnier Tjakraningrat, salah seorang putra Pembayun Tjakraningrat mengaku pernah bertemu dengan Paku Alam X di Pakualaman. Pertemuan berlangsung pada awal 2017 silam. Dalam silaturahmi itu, dia menginformasikan tanah bandara yang merupakan milik neneknya, GKR Emas, atau GRAy Moesoedarinah, berdasarkan bukti eigendom. (kus/yog/fn)