JOGJA – Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) tak ambil pusing terhadap gugatan Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) Budhi Susilo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogjakarta. Bahkan HS tak menganggap gugatan tersebut sebagai beban.

“Tidak apa-apa. Itu hak setiap warga negara. Silakan saja,” ujar HS di sela peluncuran seragam Satgas Selasa Wage di kawasan Malioboro Selasa (7/8).
HS menyatakan siap mengikuti semua proses hukum di PTUN Jogjakarta. “Kami hormati proses hukum yang sedang berjalan,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Budhi Susilo menggugat wali kota Jogja dan Kepala UPT Malioboro Ekwanto terkait kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro. Budhi menuding pemkot tak serius menjalankan amanat Peraturan Daerah Kota Jogja Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL dan Peraturan Wali Kota Jogja Nomor 37 Tahun 2010. Salah satu materi gugatannya tentang izin dari pemilik lahan yang ditempati PKL. Serta adanya PKL liar.

Terkait masalah tersebut HS meminta semua pihak yang sedang bersengketa untuk saling menahan diri. HS berharap tidak ada tindakan-tindakan yang malah memancing keributan di Malioboro. “Jangan melakukan apa pun. Tunggu saja hasil di PTUN,” pesannya.

HS juga menyampaikan pesan itu saat peluncuran seragam Satgas Selasa Wage di depan Malioboro Mall. Satgas Selasa Wage bertugas menjaga komitmen bersama para PKL di Malioboro yang libur berjualan selama 24 jam tiap Selasa Wage. Waktu libur seharian itu dimanfaatkan untuk reresik kawasan Malioboro. “Salah satu yang paling nyata adalah keberadaan tempat sampah. Yang di sekitarnya justru malah banyak sampah berserakan,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Satgas Selasa Wage Suparno Sito menyatakan, anggotanya berasal dari berbagai elemen di Malioboro. Diakui, kebersihan menjadi salah satu perhatian utama satgas. “Kami telah sepakat selama 1×24 jam tiap Selasa Wage tidak ada PKL yang berjualan,” tegas anggota paguyuban kuliner itu. (pra/yog/fn)