Dinas Pariwisata DIY bersama sejumlah pemangku kepentingan pariwisata tengah menyiapkan pembentukan regulasi desa wisata dan kelompok sadar wisata (pokdarwis). Di dalam pengaturan itu mencakup pula pengelolaan homestay.

“Nantinya akan diatur dengan peraturan gubernur atau pergub,” ujar Kepala Dinas Pariwisata DIY Aris Riyanta Selasa (7/8). Pengaturan itu diperlukan seiring dengan perkembangan pariwisata DIY dewasa ini. Terutama pengelolaan desa wisata, homestay dan pokdarwis yang berkembang demikian pesat.

Untuk membahas masalah tersebut selama beberapa hari, Dinas Pariwisata DIY mengadakan focus group discussion (FGD) atau forum diskusi terarah dengan melibatkan berbagai pelaku pariwisata. Mereka terdiri dari para pengurus desa wisata dan pokdarwis serta pengelola homestay. Selain juga para ahli dari perguruan tinggi serta praktisi pariwisata.

“Semua kami undang dan libatkan untuk memberikan saran dan pendapat,” terangnya. Forum diskusi terarah itu berlangsung pada 1, 2, 3 dan 6 Agustus 2018 di aula Dinas Pariwisata DIY Jalan Malioboro, Jogja.

Narasumber yang tampil antara lain Destha Titi Rahardjana dan Henry Brahmantya dari Pusat Studi Pariwisata (Puspar) UGM, Ike Janita Dewi dari Universitas Sanata Dharma (USD) serta praktisi pariwisata Bakri.

Adapun peserta yang diundang antara lain kepala dinas pariwisata kabupaten dan kota se-DIY, Ketua Forum Pokdarwis DIY Sigit Istiarto, Ketua Forkom Desa Wisata Tri Harjono, Ketua Forum Homestay DIY Doto Yogantoro, perwakilan DPD PHRI DIY, DPD ASITA DIY dan DPD HAPI DIY.

Selain membahas regulasi desa wisata, homestay dan pokdarwis, peserta juga mendapatkan sosialisasi tentang Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) 2018. Lewat ISTA itu, Kementerian Pariwisata RI memberikan penghargaan kepada pengelola destinasi wisata yang menerapkan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Temanya “Kearifan Lokal untuk Pariwisata Berkelanjutan”.

Tahun lalu pemenang ISTA diraih Desa Wisata Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul. Prestasi ini melengkapi predikat Desa Wisata Terbaik ASEAN yang diberikan di Singapura pada 20 Januari 2017 lalu.

ISTA merupakan ajang penghargaan bagi destinasi serta pemangku kepentingan pariwisata yang berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata di daerahnya.

Menghadapi ISTA 2018, Aris menambahkan setiap pengelola destinasi wisata sepertu pengelola desa wisata, pengelola kawasan dapat mengikuti kegiatan tersebut. Dengan adanya ISTA 2018, wisatawan tidak sekedar berkunjung ke destinasi. Tapi juga terlibat menjaga lingkungan dan budayanya. Demikian pula dengan generasi muda harus menjadi penggerak semangat mewujudkan Indonesia menjadi destinasi wisata berkelanjutan dunia.

Pendaftaran peserta ISTA 2018 telah dimulai 1 Mei dan berakhir 20 Agustus 2018. Setelah masa pendataran ditutup, tim juri akan melakukan seleksi persyaratan administrasi para peserta pada 1 – 24 Agustus 2018 mendatang. Akhir dari ajang ISTA 2018 adalah pemberian penghargaan yan berlangsung di Bali pada 8 November 2018. (kus/fn)