SLEMAN- Untuk mencegah peredaran hewan kurban berpenyakit antraks, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman mewajibkan setiap penjual ternak menyertakan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari pemerintah daerah asal hewan kurban.

Meski selama beberapa tahun terakhir tak ditemukan indikasi hewan kurban terserang penyakit berbahaya seperti antraks serta penyakit mulut dan kuku, Pemkab Sleman tak mau kecolongan.

Patroli pemantauan kesehatan hewan kurban diperketat. Terutama di pasar-pasar tiban hewan kurban yang biasa marak menjelang Idul Adha. Sosialisasi kepada masyarakat juga terus digalakkan.

“Kalau di pasar tiban biasanya hanya penyakit mata dan trauma karena transportasi,” ungkap Kepala DP3 Sleman Heru Saptono kemarin (7/8).
Guna mencegah kemungkinan hewan ternak berpenyakit masuk wilayah Sleman, DP3 menyiagakan 14 pos kesehatan hewan (Poskeswan). Serta memperkuat pengawasan di pos pemantau lalu lintas ternak di perbatasan wilayah Sleman dan Jawa Tengah.

Heru tak menampik wilayah Sleman selalu kebanjiran hewan kurban dari luar daerah setiap menjelang Idul Adha. Itu lantaran kebutuhan hewan kurban bagi masyarakat Sleman saat ini belum bisa dipenuhi oleh kelompok-kelompok ternak yang ada. Untuk sapi masih didominasi dari Boyolali. Sedangkan kambing didatangakan dari Temanggung.

Para pedagang ternak biasanya membuat pasar tiban di pinggir-pinggir jalan. Seperti di Jalan Kaliurang, Jalan Godean, Jalan Wates, Jalan Magelang, Jalan Solo, Jalan Kabupaten, dan Jalan Maguwo-Ngemplak. Mayoritas produk yang dijual adalah kambing dan domba.

Sumaryanto, salah seorang penjual hewan kurban di Jalan KRT Pringgodiningratan, Tridadi, Sleman, mengatakan, tahun ini minat konsumen sedikit berkurang. Dia menduga hal itu disebabkan daya beli masyarakat yang menurun. Kebutuhan masyarakat untuk perayaan HUT RI 17 Agustus dan biaya masuk sekolah anak ditengarai menjadi penyebabnya. Selama tiga hari Sumaryanto hanya bisa menjual lima ekor domba. Meskipun lapak yang dia buat berada di lingkungan kompleks perkantoran Pemkab Sleman, Sumaryanto mengaku belum pernah didatangi petugas DP3. Untuk memantau hewan-hewan ternak dagangannya.

Kendati demikian, dia berdalih telah melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban miliknya di tempat asal dagangannya itu di Kabupaten Temanggung.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian DIJ Sasongko mengklaim stok hewan kurban saat ini lebih dari cukup. Sapi, misalnya. Sasongko mengatakan, sejauh ini kebutuhan sapi kurban tiap Idul Adha sekitar 20 ribu ekor. Sementara potensi sapi siap sembelih tahun ini mencapai 80 ribu ekor. “Kami peroleh data ini dari tim pemantau yang turun langsung di sentra-sentra penjualan hewan kurban,” ujarnya di sela acara panen rumput odot di Desa Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul Selasa (7/8).

Menurut Sasongko, sebagian besar stok sapi berasal dari Gunungkidul, sebagai salah satu sentra pengembangan sapi putih atau jenis PO.

“Kami juga menggandeng Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada (UGM) untuk memastikan kesehatan hewan kurban,” tambahnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul Bambang Wisnu Broto mengamini pernyataan Sasongko. Bambang mengklaim, populasi sapi di Gunungkidul mencapai 150 ribu ekor. Sebagian besar layak jadi hewan kurban. Karena kebutuhan lokal dirasa mencukupi, ribuan sapi dijual ke luar daerah. “Banyak pedagang luar daerah yang cari hewan kurban di Gunungkidul,” ujarnya.

Soal harga sapi, menurut Bambang, tergantung ukuran dan beratnya. Sapi ukuran sedang siap kurban tarifnya antara Rp 19 juta hingga Rp 21 juta. Harga ini bisa kurang atau lebih tergatung ukurannya.

Masalah kesehatan hewan kurban juga menjadi perhatian Bambang. Namun, sejauh ini belum satu pun petugas pemantau menemukan hewan kurban berpenyakit bahaya. Laporan dari masyarakat pun nihil. (har/gun/yog/fn)